Mahasiswa Dominasi Daftar Pemilih Tambahan di Kota Bandung
Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok telah menyusun, merekap, dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta menyelesaikan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2019.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung - Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok telah menyusun, merekap, dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta menyelesaikan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2019.
"Kita tidak akan lagi melakukan proses rekapitulasi daftar pemilih, kecuali memang ada perintah dari lembaga lain yang memerintahkan kami untuk proses penyusunan kembali," katanya saat ditemui usai Rapat Pleno Rekapitulasi DPTb, Kamis (21/3/2019).
Dia akan menyampaikan hasil laporan data tersebut ke KPU RI untuk direkap secara nasional. Warga yang ingin mengecek status hak pilihnya bisa melalui aplikasi dan website resmi KPU.
"Warga bisa mengecek di web atau aplikasi, nanti akan kita umumkan keseluruhan di masing-masing TPS maupun PPS pada proses pungutan dan penghitungan suara nanti," ucapnya.
Sementara itu, Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jabar Titik Nurhayati mengatakan di Jawa Barat tercatat 106.082 DPTb, Kota Bandung merupakan rekor terbesar dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat.
"Kalo dilihat jumlah pemilih, penambahan terbesar merupakan Mahasiswa di Bandung, Bogor, Depok, dan Sumedang yang banyak kampusnya, jadi banyak mahasiswa yang menggunakan hak pilih di Jabar," katanya.
Selain Mahasiswa, warga binaan Lapas dan Rutan menjadi penyumbang DPTb di Jawa Barat dengan total 33 Lapas dan Rutan se-Jabar.
"Karena ada upaya dari Disdukcapil untuk terus menerus melakukan perekaman, ada penambahan perbaikan pemilih, karena ada hasil KTP-el pada warga binaan," ucap Titik.
Titk menambahkan jumlah pemilih di Jawa Barat saat ini sebanyak 33,3 juta setelah melalui proses perbaikan, terutama pada warga yang menyelesaikan perekaman KTP-el setelah desember 2018.
"Proses perbaikan dua kali pada 16 Februari dan hari ini. Untuk DPTb-nya nanti kita sebar ke TPS yang masih bisa menampung pemilih, seperti IPDN dan Unpad harus tersebar lebih dari dua kecamatan karena banyak DPTb-nya," pungkasnya.
Editor : inilahkoran
