Mahasiswa Muhammadiyah Bogor Akan Geruduk Kantor Bupati

INILAH, Bogor - Menyusul ratusan korban yang gugur pasca Pemilu 2019, ratusan mahasiswa Muhammadiyah bakal mengadakan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bogor, Selasa (28/5/2019) besok. Mereka berasal dari kampus STKIP Muhammadiyah, UIKA, IPB, STIE Tazkia dan STTM Muhammadiyah Cileungsi.

Peserta unjuk rasa mahasiswa ini akan menyerukan aksi kemanusiaan dan solidaritas atas meninggalnya 544 petugas penyelenggara Pemilu, 3.668 orang petugas penyelenggara Pemilu yang sakit, 8 orang meninggal dunia, dan puluhan orang luka-luka dalam aksi damai di Jakarta pada 21-22 Mei kemarin.

Korlap Aksi Ikhsan Awaludin menuturkan banyaknya korban jiwa dan luka pada pemilihan presiden-wakil presiden serta legislatif pada tahun 2019 ini membuat mahasiswa berduka hingga aksi turun ke jalan.

"Melihat duka cita dalam pesta demokrasi 2019 ini, ratusan mahasiswa Muhammadiyah akan menggelar aksi kemanusiaan di Kantor Bupati Bogor besok mulai pukul 14.00 WIB," kata Ikhsan kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Mengenai banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pesta demokrasi ini, dia melihat ada mekanisme kerja yang tidak sesuai aturan.

"Korban meninggal dunia diberikan kompensasi Rp36 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang, dan luka sedang Rp8,25 juta per orang. Seharusnya bukan saja hanya selesai pada tataran kompensasi tapi Pemkab Bogor juga harus bertanggung jawab dan memperhatikan ke depannya bagaimana nasib keluarga korban yang di tinggalkan ini bisa kembali normal kembali," terangnya.

Ikhsan menjelaskan, mahasiswa Muhammadiyah Bogor juga sangat prihatun atas kondisi pasca aksi 21-22 Mei 2019 karena melihat banyaknya korban meninggal dan luka-luka.

"Korban meninggal dunia dan luka ini buah sikap refresif aparat hingga kami mengutuk keras tindakan tersebut, harusnya semua elemen berkomitmen menjaga bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia," jelas Ikhsan.

Dalam aksi kemanusiaan dan solidaritas nanti, Ikhsan menjelaskan teman-temannya akan menuntut medesak Pemerintah Untuk menjamin kesejahteraan keluarga petugas penyelenggara  pemiku yang meninggal saat bertugas.

"Kami pimpinan cabang ikatan mahasiswa Muhammadiyah cabang bogor juga mendesak pemerintah pusat untuk merevisi dan menguji kembali UU No 7/2017 terkait Pemilu serentak yang tidak sesuai ketika di lapangan," jelas Ikhsan.

Selain itu, tuntutan lainnya yakni mendesak Komnas HAM untuk segera mengusut tuntas tragedi di balik kematian 554 dan dirawatnya 3.368 petugas penyelenggara Pemilu. (Reza Zurifwan)