Majelis Musyawarah Sunda Serukan Manifesto dalam Musyawarah Tahunan ke-II

INILAHKORAN,Bandung- Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyampaikan Manifesto MMS dalam Musyawarah Tahunan ke-II MMS, sebagai peta jalan strategis memulihkan martabat dan masa depan Tatar Sunda dalam peradaban Indonesia modern, di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025).

Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan, persoalan Sunda hari ini tidak dapat lagi dipahami sebagai masalah parsial atau sektoral, melainkan persoalan sistemik dan struktural yang saling mengunci.

"Persoalan Sunda hari ini bukan sekadar daftar keluhan, tetapi masalah sistemik yang rumit dan harus diselesaikan melalui kepemimpinan kolektif dan keberanian mengambil keputusan strategis," ungkap Dindin yang merupakan eks Tenaga Ahli Kejaksaan Agung tersebut.

Menurut Dindin, realitas yang dihadapi Sunda Raya mencakup ketimpangan fiskal atas kekayaan alam dan tata ruang yang diekstraksi tanpa kembalian yang adil kepada rakyat, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh penuh kemiskinan, serta kepemimpinan kolektif yang sedang tumbuh, namun belum terkonsolidasi.

Acara penyerahan dokumen Manifesto diberikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan disaksikan sejumlah tokoh penting seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiagus, Pangkogabwilhan I Letnan Jenderal TNI Kunto Arief, Pinisepuh I MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh Nu'man Abdul Hakim, Pinisepuh Taufikurahman Ruki, Pinisepuh MMS Laksamana (Purn.) Ade Supandi, Sekda Jabar Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya, dan Pj. Gubernur Jabar 2023–2025 Bey Machmudin.

Juga hadir tokoh Sunda seperti Erry Ryana Harjapamekas, Dada Rosada, Ayi Vivananda, Ernawan S. Koesoemaatmadja, Etty RS, Prof. Didin S. Damanhuri, Makbul Padmanegara, dan ratusan peserta Musyawarah II MMS dari berbagai elemen masyarakat.

Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan, MMS menyusun Manifesto diawali rangkaian Sawala Maya I & II secara zoom, lalu musyawarah di Unpad pada 15 November lalu.

Prosesnya mencakup pembuatan kajian Policy Brief, Notulensi Rapat Pinisepuh, serta Notulensi Komisi A dan B Panata Pikir, sebagai dasar perumusan langkah konkret dan arah perjuangan jangka manifesto tersebut.

Dari rangkaian rumusan tersebut, MMS menyampaikan empat agenda strategis sebagai Manifesto Peradaban Sunda Raya menuju 2045 sekaligus mendorong agenda besar Indonesia Emas 2045.

Pertama, penguatan Jati Diri Strategi dan Pemajuan Kebudayaan Sunda. Agenda ini diwujudkan melalui Revolusi Pendidikan Karakter Sunda, Kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta Inisiasi Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.

Kedua, sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara melalui penataan ulang hubungan pusat dan daerah. Agenda ini dilaksanakan melalui Reforma Keadilan Fiskal nasional, integrasi Sunda Raya melalui konsep Benelux, Pencabutan moratorium pemekaran CPDOB yang selektif untuk Sunda Raya, serta Peninjauan kembali kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.

Ketiga, prioritas Pembangunan dan Kesejahteraan. Agenda ini dilakukan melalui Audit sistemik Proyek Strategis Nasional di wilayah Sunda, Reforma Agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta Pembangunan berbasis data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.

Keempat, menciptakan Sistem Sunda dan Kepemimpinannya. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, Konsolidasi Fraksi Sunda Raya kepada wakil rakyat asal Jawa Barat, Banten, dan DKJ di DPR, DPD, dan DPRD, Penyusunan Buku Putih Perjuangan Sunda, serta Pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.

"Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya melalui empat agenda perubahan agar tanah ini kembali berdiri bermartabat dengan keadilan fiskal, budaya yang mulia, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat demi masa depan anak cucu," tutup Dindin.***