Mengaku Disekap di Ajman, PMI Asal KBB Kini Aman di Shelter KJRI Dubai

INILAHKORAN.ID-Sri Nurhaida Pratiwi (36), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kampung Sukatani, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang sempat mengirim pesan darurat karena mengaku disekap di Uni Emirat Arab (UEA), akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Namun, kasus tersebut kembali menyoroti kerentanan perlindungan calon pekerja migran, terutama terkait praktik pemberangkatan nonprosedural.

Penelusuran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB menemukan nama Sri Nurhaida Pratiwi tidak tercatat dalam sistem pendataan resmi pemerintah.

Padahal, pemerintah pusat masih memberlakukan kebijakan moratorium penempatan PMI sektor domestik atau informal ke kawasan Timur Tengah. Keberangkatan PMI ke kawasan tersebut hanya diizinkan untuk sektor formal melalui prosedur resmi.

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnaker KBB, Dewi Andani, mengungkapkan korban diduga diberangkatkan melalui jaringan perekrut ilegal tanpa sepengetahuan instansi ketenagakerjaan setempat.

"Yang bersangkutan tidak terdaftar dalam sistem kami, kemungkinan difasilitasi calo, dan untuk ke Timur Tengah pemerintah Indonesia masih moratorium, PMI hanya bisa kerja di sektor formal," kata Dewi Andani, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan kronologi yang dihimpun Disnaker KBB dari pihak keluarga, peristiwa tersebut bermula ketika Sri berangkat dari Indonesia menuju Dubai, UEA, pada 14 September 2026.

"Sri berangkat dari Indonesia dengan tujuan Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Dia berangkat pada 14 September 2026," ucapnya.

Tak genap sebulan bekerja, Sri mengirimkan pesan darurat sekaligus titik koordinat atau share location yang mengarah ke wilayah Ajman, UEA. Dia juga sempat melakukan panggilan video terakhir pada Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam pesan singkat kepada keluarga, Sri mengaku berada di ruangan tertutup dalam kondisi disekap, mendapat ancaman kekerasan ekstrem, serta meminta pertolongan agar segera dilaporkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai.

Menindaklanjuti laporan keluarga pada awal Oktober lalu, Pemkab Bandung Barat melalui Disnaker langsung mendatangi kediaman korban untuk menggali keterangan awal.

"Disnaker KBB kemudian mengirimkan surat pengaduan resmi beserta kronologi lengkap kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk melacak keberadaan korban," ujarnya.

Setelah hampir sebulan dalam pencarian lintas instansi, Sri akhirnya berhasil dievakuasi dan kini berada di rumah aman atau mes KJRI di Dubai.

Kendati demikian, Dewi menegaskan proses hukum maupun pemulangan korban ke Tanah Air belum bisa serta-merta dilakukan karena terkendala dokumen identitas yang disebut ditahan oleh pihak penyalur.

"Kabar terbaru memang sudah proses BAP. Sekarang posisinya sudah di mes KJRI di Dubai. Jadi belum bisa disebut TPPO, karena belum ada statement dari pihak berwajib di sana (Dubai)," paparnya.

Dewi menyebut seluruh dokumen perjalanan korban masih berada di tangan pihak yang diduga melakukan penyekapan. Kondisi tersebut memerlukan penyelesaian administrasi keimigrasian sebelum Sri dapat diterbangkan pulang.

"Sri sudah aman dan tinggal pulang. Tapi masih nunggu proses administrasi, karena identitas, paspor dan dokumen lainnya ditahan oleh pihak yang diduga menyekap Sri. Jadi harus diselesaikan dahulu dokumennya," imbuhnya.

Selain terkendala dokumen, kondisi psikologis korban juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Tekanan selama berada di bawah kendali agen yang diduga ilegal membuat korban masih diliputi rasa takut.

"Sudah dalam kondisi baik dan aman. Kalau rasa takut atau trauma psikologis, itu mungkin masih ada," jelasnya.

Terkait pendampingan pemulangan, Disnaker KBB memastikan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar proses pemulangan berjalan lancar hingga korban tiba kembali di kampung halaman.

"Betul informasinya sudah ditemukan. Namun kami masih menunggu kabar lebih lanjut dari kementerian terkait perlindungan pekerja migran. Mudah-mudahan tidak lama lagi, dan pihak Disnaker insyaallah siap menjemput langsung ke lapangan," ungkapnya.

Dewi menegaskan peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi Pemkab Bandung Barat untuk memperkuat edukasi hingga tingkat desa agar masyarakat tidak tergiur iming-iming bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.

Ia juga mengingatkan warga agar selalu memverifikasi legalitas perusahaan penyalur sebelum mengambil keputusan bekerja di luar negeri.

"Kalau memang ingin bekerja ke luar negeri, datang dulu ke dinas. Nanti kami berikan arahan. Yang paling utama adalah berhati-hati dan memastikan jalur keberangkatannya sesuai ketentuan," pungkasnya.***