Menteri PKP Tambah Bedah Rumah di Bogor dengan Target 746 Ribu RTLH

INILAHKORAN.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan kesiapannya untuk menambah alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bogor, guna mempercepat penanganan 746.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut.

Maruarar mengungkapkan, Kabupaten Bogor merupakan kabupaten berpenduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 5,76 juta jiwa. Karena itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang layak menjadi perhatian serius pemerintah.

"Tadi terungkap bahwa angka backlog—masyarakat yang belum punya rumah layak atau menghuni RTLH di Bogor—mencapai 746 ribu unit. Jumlah ini masih sangat besar," kata Menteri PKP usai menerima kunjungan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Jakarta, Jumat (24/7) malam, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/7/2026).

Ia menyebutkan, jumlah bantuan bedah rumah untuk Kabupaten Bogor melonjak signifikan dari 1.346 unit pada tahun lalu menjadi sedikitnya 6.396 unit pada tahun ini. 

Peningkatan alokasi ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengurangan RTLH serta mewujudkan pemerataan akses terhadap hunian yang aman.

Maruarar menambahkan, peluang penambahan kuota masih terbuka lebar apabila hasil evaluasi menunjukkan kesiapan daerah dalam menjalankan program secara tepat sasaran, cepat, dan berkualitas.

"Nanti kita pelajari kesiapannya. Kalau memang siap, kita masih ada alokasi. Minggu depan akan kami berikan kepastiannya," ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain alokasi bedah rumah, Ara juga memastikan pemerintah akan menggelar sosialisasi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Kabupaten Bogor pada Oktober mendatang untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan dan pelaku usaha lokal.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyambut baik dan mengapresiasi dukungan penuh pemerintah pusat kepada daerahnya.

"Peningkatan alokasi menjadi minimal 6.396 unit rumah melalui program BSPS ini merupakan sejarah baru bagi Kabupaten Bogor. Tadi Pak Menteri juga berencana menambah alokasi bergantung pada evaluasi nanti. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melayani masyarakat secara lebih baik," kata Rudy.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama penyelesaian masalah RTLH, mengingat besarnya populasi serta tingginya kebutuhan perumahan di Kabupaten Bogor.

Melalui peningkatan bantuan ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor dapat meningkat secara berkelanjutan seiring berkurangnya pemukiman tidak layak huni.