Merintis Pendidikan Era Digital

INILAH, Wamena - Keterbatasan sarana dan prasarana tak menyurutkan langkah sekolah-sekolah di Papua Pegunungan untuk mengenal pembelajaran digital. Dari ruang-ruang kelas di delapan kabupaten, para guru mulai membuka jalan bagi anak-anak agar dapat belajar dengan dukungan teknologi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat penerapan pendidikan berbasis digital. Meski akses dan fasilitas belum sepenuhnya memadai, upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih modern mulai berjalan di sejumlah sekolah.

Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Papua Pegunungan Simon Sembor mengatakan, pendidikan digital telah diterapkan di sekolah-sekolah yang tersebar di delapan kabupaten. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana memang menjadi tantangan, tetapi tidak menghentikan semangat para guru untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

“Kami memastikan pendidikan berbasis digital telah dilakukan di sejumlah sekolah di delapan kabupaten Papua Pegunungan. Meski keterbatasan sarana prasarana penunjang tetapi guru-guru tetap mendorong pendidikan berbasis digital dilaksanakan,” katanya, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (8/11).

Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui penyaluran perangkat televisi dan jaringan internet ke sejumlah sekolah. Fasilitas itu diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh materi pembelajaran melalui teknologi digital.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyambut baik bantuan tersebut. Simon menilai, ketersediaan perangkat dan jaringan menjadi bagian penting dalam memperluas akses pembelajaran, terutama bagi sekolah-sekolah yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas.

“Kami dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyambut baik dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dalam memberikan sarana penunjang pembelajaran digital, berupa televisi dan jaringan internet,” ujarnya.

Namun, penyediaan perangkat bukan satu-satunya pekerjaan. Pemerintah provinsi juga terus membangun koordinasi dengan dinas pendidikan di delapan kabupaten agar kebutuhan sekolah dapat terpetakan dan ditindaklanjuti. (gin)