Meskipun Turun, Angka Kemiskinan Kabupaten Cirebon Masih Urutan 5 Besar di Jabar

INILAHKORAN.ID – Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin turun dari 11 persen pada tahun sebelumnya menjadi 10,23 persen.

Meski menunjukkan tren positif, Kabupaten Cirebon masih tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kelima di Jawa Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk yang mencapai sekitar 2,5 juta jiwa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan penurunan angka kemiskinan menjadi indikator membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, upaya pengentasan kemiskinan masih memerlukan kerja keras dan berkelanjutan.

“Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon cukup besar sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kemiskinan,” kata Hafidz belum lama ini.

Menurutnya, posisi Kabupaten Cirebon dalam daftar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak tidak dapat dilepaskan dari faktor populasi yang besar dibandingkan banyak daerah lain di Jawa Barat.

Pemerintah daerah, lanjut Hafidz, terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses pembaruan data dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan.

“Kami fokus memperkuat akurasi data sosial ekonomi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, Kabupaten Cirebon bahkan masuk dalam 10 besar nasional untuk usulan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti tingginya partisipasi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas data penerima manfaat.

Hafidz menegaskan, data yang akurat menjadi kunci keberhasilan berbagai program bantuan sosial dan intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan, akses terhadap air bersih, dan sejumlah indikator sosial lainnya juga menjadi penentu dalam pengukuran tingkat kemiskinan oleh BPS.

“Data yang akurat menjadi pintu masuk agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif menurunkan angka kemiskinan,” pungkasnya.