Michelle Wibowo Diduga Palsukan Ijazah, Tim Hukum Siapkan Langkah Pidana

INILAHKORAN.ID – Isu dugaan pemalsuan dokumen akademik yang menyeret konten kreator Michelle Wibowo kini mengarah pada dugaan tindak pidana. Sejumlah pihak yang merasa dirugikan bersama tim hukum tengah mengumpulkan bukti untuk menindaklanjuti kasus tersebut melalui jalur hukum.

Dugaan pemalsuan dokumen akademik ini sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial setelah sebuah utas penelusuran di platform Threads viral. Kasus tersebut bermula dari kontroversi persyaratan keanggotaan klub buku milik Michelle, The Nonfiction Society, yang mewajibkan calon anggota memiliki ijazah minimal sarjana (S-1) dari universitas luar negeri.

Kebijakan yang dinilai tidak inklusif itu kemudian memicu polemik setelah seorang pengguna X mengkritik tata bahasa Michelle yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

Michelle merespons kritik tersebut dengan nada tinggi melalui Instagram Story. Ia mengancam akan melaporkan pengkritik ke Polda Metro Jaya dan menyatakan bakal menyimpan dendam seumur hidup.

Respons tersebut justru memicu rasa penasaran warganet. Corporate Legal Consultant, John Chrysostom Evan (@jchrysev), kemudian melakukan penelusuran digital atau Open Source Intelligence (OSINT) terhadap sejumlah sertifikat akademik yang kerap dipamerkan Michelle.

Sejumlah Sertifikat Akademik Disorot

Dalam penelusurannya, Evan mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan visual maupun data pada dokumen akademik Michelle.

Salah satunya adalah sertifikat Certificate of Best Bachelor Thesis dari Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Menurut hasil penelusuran Evan, dokumen tersebut terlihat mengalami penyuntingan yang tidak rapi. Nama Mandarin yang tercantum dalam dokumen asli disebut merujuk pada mahasiswa laki-laki bernama Zhang Junyi.

Dugaan kejanggalan serupa juga ditemukan pada sejumlah dokumen lain, mulai dari sertifikat JLPT N4, HSK 8, sertifikat Business Analytics Harvard University, hingga ijazah M.Sc. Lund University.

Evan menyebut dokumen-dokumen tersebut menunjukkan inkonsistensi pada aspek piksel dan jenis huruf (font).

Sementara itu, sertifikat Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) dari Corporate Finance Institute (CFI) yang dipamerkan Michelle disebut terdaftar atas nama Ibrahim Balkis ketika diverifikasi melalui platform berbasis blockchain Accredible.

Evan menegaskan, penelusuran tersebut dilakukan karena keprihatinannya terhadap kontroversi yang kerap muncul dalam aktivitas Michelle di ruang publik.

"Saya tidak kenal Michelle Wibowo ini siapa dan tidak pernah berinteraksi sebelumnya. Namun, dari profilnya dia tampak kontroversial dengan narasi rasisme, sentimen anti-imigran, hingga narasi merendahkan perempuan Indonesia. Unggahannya tidak mencerminkan intelektualisme. Dari situlah saya penasaran dan melakukan investigasi kecil-kecilan ini," ujar Evan, Senin (9/11/2026).

Natalia Rusli Siapkan Pendalaman Dugaan Pidana

Utas penelusuran yang viral tersebut turut mendapat respons dari advokat Natalia Rusli dari Master Trust Law Firm.

Natalia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi korban tuduhan ijazah palsu yang dilontarkan Michelle melalui laporan polisi Nomor LP/B/3180/VI/2021/SPKT/PMJ.

Menurut Natalia, penyelidikan terhadap laporan tersebut telah dihentikan melalui SP2Lid setelah keabsahan kualifikasi akademiknya terbukti resmi.

"Dulu dia menuduh ijazah saya palsu, padahal sudah terbukti ijazah dan kualifikasi saya asli semuanya. Saya percaya hukum tabur tuai. Ternyata sekarang ijazah dia sendiri yang diduga palsu," kata Natalia.

Natalia juga menyampaikan bahwa tim internal firma hukumnya menemukan dugaan pemanfaatan sertifikat akademik yang belum jelas keabsahannya untuk mempromosikan dan menjual kelas privat berbayar.

Kelas yang disebut ditawarkan Michelle antara lain berkaitan dengan parenting hingga trading opsi saham (stock option).

Komunikasi antara Natalia dan Evan terjalin setelah Evan diduga menerima intimidasi berupa ancaman melalui pesan pribadi dari akun bodong serta dugaan penyebaran data pribadi atau doxxing.

Melihat potensi kerugian materiel maupun imateriel terhadap masyarakat yang mengikuti kelas berbayar tersebut, Natalia menyatakan pihaknya tengah menghimpun bukti bersama sejumlah pihak yang merasa dirugikan untuk mendalami kemungkinan langkah hukum pidana.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu memverifikasi kualifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan maupun pengajarnya agar tidak tertipu. Bagi masyarakat yang merasa pernah dirugikan oleh praktik pengajar tanpa kualifikasi ini, dapat menghubungi Master Trust Law Firm untuk pendampingan hukum," tutup Natalia.