Minta Tambahan Rp1,18 Triliun, TVRI Disorot DPR karena Serapan Anggaran Rendah

INILAHKORAN - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara kembali menuai perhatian publik. Dalam pembahasan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta RKP 2026, sejumlah anggota dewan menyoroti rendahnya penyerapan anggaran, terutama di tubuh TVRI.

Anggota Komisi VII DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, secara tegas mempertanyakan kinerja TVRI. Ia menyoroti bahwa realisasi anggaran tahun 2025 hingga Juli baru mencapai 49,75 persen. Untuk program berita, serapan hanya 32,47 persen, sementara produksi siaran audio visual baru 7,48 persen dan teknis produksi siaran hanya 5 persen.

“Anggaran Bapak jalan, siaran mandek, Pak. TV Bapak wes koma ini, Pak. Di rumah sakit, Pak,” ujar Yoyok menyindir keras.

Yoyok juga mempertanyakan permintaan tambahan anggaran TVRI sebesar Rp1,18 triliun untuk program digitalisasi, padahal infrastruktur lama dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

“Ini TV publik apa TV-nya ATM, Pak? Belanja pegawai nambah terus, siaran malah tambah lambat,” kritiknya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp823 miliar, Direktorat Program dan Berita hanya memperoleh Rp36,5 miliar atau sekitar 4,4 persen. Kondisi ini dinilai ironis mengingat TVRI memiliki fungsi utama sebagai lembaga penyiaran publik.

Tak hanya TVRI, Yoyok turut menyinggung kinerja LPP RRI yang dianggap serupa. Menurutnya, dana besar yang bersumber dari APBN telah digelontorkan, namun hasil yang dirasakan publik minim.

“Mengeluarkan duit banyak dengan menggunakan APBN tapi nilai nihil,” tegasnya.