Muzani Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden Prabowo: ‘Belum Dengar, Belum Tahu’

INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, angkat bicara terkait isu Reshuffle Kabinet Merah Putih yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini.

Muzani, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendengar informasi apapun mengenai rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (3/6/2025), Muzani menekankan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden Prabowo. Tidak ada pihak manapun yang bisa mencampuri urusan tersebut.

“Saya enggak dengar, itu semua hak prerogatif presiden, adakah presiden menganggap perlu, kalau perlu kapan, siapa?. Saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” ujar Muzani seperti dikutip dari RRI.co.id.

Pernyataan Muzani muncul setelah pidato tegas Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas.

“Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

“Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” sambungnya dengan nada serius.

Menurut Muzani, pesan keras Presiden Prabowo tersebut tidak hanya ditujukan kepada jajaran menteri kabinet, melainkan juga kepada seluruh pejabat publik, termasuk lembaga legislatif dan pimpinan partai politik.

“Saya kira bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya, pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya, beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Muzani.

Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo juga menyerukan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, serta mendorong partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi kinerja pejabat.

Ia meminta agar masyarakat tidak ragu melaporkan pelanggaran yang terjadi, memanfaatkan teknologi yang kini mudah diakses hingga ke pelosok desa.

“Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” tandas Presiden.***