KPK Serahkan Kasus Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat ke Polri

INILAHKORAN, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus kerangkeng manusia yang ada di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ke Polri.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menerangkan saat ini pihaknya hanya akan fokus dengan kasus dugaan suap yang dilakukan Terbit.

"Itu bukan bagian dari perkara yang kami selidiki, tentunya dugaan peristiwa (kerangkeng manusia) jadi kewenangan kepolisian," ujar Ali Fikri dikutip dari PMJ News, Rabu 26 Januari 2022.

Baca Juga: Terbongkar! Ternyata Kasus Pemerkosaan Santriwati Itu Hoaks....

Mengetahui soal kerangkeng manusia saat penggerebekan, Ali mengungkapkan bahwa hal itu bukan kewenangan KPK.

Meski demikian, Ali menyampaikan KPK siap membantu kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengusut kasus dugaan adanya kerangkeng manusia.

"KPK siap untuk memfasilitasi kepolisian dan Komnas HAM jika ingin meminta klarifikasi terhadap tersangka RTP (Terbit)," jelasnya.

Baca Juga: Setelah Eric, Younghoon The Boyz Juga Dikonfirmasi Positif Covid-19

Seperti diketahui, kejadian tersebut terungkap usai adanya laporan dari Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migrant Berdaulat atau Migrant Care yang mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Mereka menduga, Terbit telah melakukan perbudakan terhadap 40 pekerja kelapa sawit. Dalam laporannya itu, pihak Migrant Care turut melampirkan bukti-bukti berupa foto terkait kerangkeng manusia itu.

Baca Juga: Besok Uji Coba Lawan Timor Leste, Menyedihkan Begini Kondisi Fisik Pemain Timnas Saat Ini

Kerangkeng manusia itu tampak terlihat seperti penjara dengan besi dan gembok di dalam rumah serta dikabarkan juga para pekerja sawit itu menjadi korban perbudakan.***