Nelayan China di Natuna, Momentum Memperkuat Senjata Bakamla

INILAH, Bandung- Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan bicara soal kapal nelayan China beredar di perairan Natuna. Dia mendorong Kementrian Pertahanan (Kemenhan) memperkuat persenjataan dan wewenang Badan Ketahanan Laut (Bakamla) dalam penindakan di perbatasan.

“Kita sangat mendukung salah satu poin penting pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan Prabowo Subianto telah menyarankan untuk mengubah Permenhan yang memberikan wewenang Bakamla untuk memperkuat senjata yang diharapkan dapat memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah laut NKRI,” ujar Farhan disela masa Reses DPR RI di Bandung Jawa Barat, Senin (6/1/2020).

Menurutnya, tindakan Bakamla terhadap kapal - kapal asing patut diapresiasi. Kendati begitu, penindakan ketika dihadapkan dalam situasi panas, Bakamla dinilai masih kurang kuat dalam persenjataan. Bakamla diketahui diisi oleh personil militer dan sipil yang memumpuni.

“Sikap tegas Bakamla harus kita apresiasi, untuk wilayah perairan yang overlap, setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu Bakamla langsung mengusir kapal nelayan Vietnam dan kapal asing lainnya dan untuk yang sudah masuk wilayah yang bukan overlap, Bakamla dengan tegas langsung menangkap kapal - kapal asing tersebut,” terangnya.

Farhan menilai, aktifitas perahu asing masuk kawasan Natuna lebih banyak dibandingkan kapal nelayan Indonesia. “Bahkan sebuah media asing sempat menyebutkan perbandingan jumlah kapal nelayan Vietnam dengan Indonesia adalah 150 : 1. Bahkan menurut informasi, operasi Bakamla di Natuna hampir tidak pernah menemukan nelayan Indonesia, tetapi lebih banyak ditemukan nelayan asing,” katanya.

Kekayaan alam di kawasan Natuna yang menjadi sorotan negara - negara luar hingga berani diklaim oleh China, merupakan ancaman serius. “Industri perikanan asing sangat dominan di seputar perairan Natuna. Saat ini membuat wilayah di sana nampak lebih dikuasai oleh nelayan Vietnam dan Tiongkok,” ungkapnya.

Farhan menambahkan, pemerintah hingga saat ini memberlakukan penjagaan dan pengusiran terhadap China Cost Guard dan kapal nelayan. “Namun mereka tidak menggubris karena stand point mereka adalah wilayah tersebut merupakan wilayah mereka. Kami sejalan dengan keputusan politik nasional bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah ZEE NKRI berdasarkan UNCLOS (konvensi hukum laut di bawah PBB) 1982,” terangnya.

“Kita juga menghormati putusan PCA (Permanent Court of Arbitration) tentang SCS dimana Nine Dash Line dari klaim tidak kita akui, maka kita menolak segala klaim (China) di Natuna. Pemerintah perlu menguatkan posisi tersebut dengan menggelar operasi berkordinasi dengan TNI dan Bakamla,” tambahnya.