INILAH, Bandung - Rencana pemindahan pusat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat termasuk kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Tegalluar, Kabupaten Bandung dinilai tidak terlalu perlu. Sebab, saat ini kondisinya masih baik-baik saja dan roda pemerintahan juga masih berjalan dengan baik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, akan lebih baik bilamana Pemprov Jabar lebih fokus kepada kesejahteraan masyarakat.
"Saya harap pemerintah lebih memikirkan hal lain yang benar-benar berkaitan dengan urusan kesejahteraan masyarakat," ujar Daddy kepada wartawan, Senin (25/2/2019).
Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan pun tak akan mengantisipasi kinerja kedinasan dari masalah kemacetan. Namun, tetap akan menimbulkan masalah yang sama, mengingat Tegalluar merupakan Transit Oriented Development (TOD) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Kan nanti ada pintu exit trans tol ke Tegalluar, nah di situ nanti tidak akan akan sepi lagi. Sekarang saja terlihat lancar nanti pasti rame dan akan memacetkan arus juga," kata dia.
Lanjut Daddy, posisi kantor OPD Jabar yang saat ini tercecer pun bukan satu alasan hingga harus dipusatkan pada sebuah kawasan. Pasalnya, dengan kemajuan teknologi lewat sistem virtual, koordinasi antar OPD bersama Gubernur bisa dilakukan.
"Pemprov Jabar kan sudah melakukan Musrenbang virtual, artinya sama saja kan dengan kepala dinas yang tidak harus selalu datang. Jangankan kepala dinas, RW (rukun warga) saja untuk koordinasi diberi handphone," paparnya.
Terlebih kata Daddy, kantor OPD provinsi Jawa Barat seluruhnya masih terlihat layak pakai untuk digunakan menjalankan roda pemerintahan. Bahkan kata Daddy, beberapa bangunan yang dijadikan kantor OPD Provinsi Jawa Barat memiliki nilai sejarah yang bagus.
"Misalnya kantor Dinas Pariwisata itu kan bangunan Heritage berada di Jalan RE Martadinata. Apalagi kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang berada di Jalan Asia Afrika dan menjadi titik nol Kilometer Bandung," kata Daddy.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pihaknya telah membahas terkaiy rencana pemindahan pusat pemerintah tersebut. Di mana tujuannya agar kinerja lebih efektif dan kian tertata.
"Itu sudah dibahas karena di sini kan macet. Kemudian kan (kantor) pemerintah di sini acak-acakan (terpisah)," ujar Uu, belum lama ini.
Uu merasakan betul, saat ini cukup menyita waktu ketika hendak melakukan aktivitasnya sebagai wakil gubernur. Mengingat lokasi kantor dinas yang menyebar. Karena itu, lanjut dia, salah satu solusinya yaitu memindahkan kantor pemerintahan ke Tegalluar.
"Terasa sama saya di saat saya butuh dinas minimal nunggu 20 menit itu yang dekat. Sementara tamu menunggu dan kebijakan dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.
Dia berharap, pemindahan kantor pemerintahan tersebut bisa berlangsung dalam masa kepemimpinanya dalam lima tahun ini. Diketahui, rencana ini dicanangkan agar kantor Pemprov Jabar dapat terpusat di satu kawasan.
"Itu kan masih dalam pembahasan. Ya mudah-mudahan dalam kepemimpinan kami sudah dipindahkan. sementara fungsi gedung ini (Gedung Sate) bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Sudah dikomunikasikan tapi masih nonformal," papar Uu.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq BS mengatakan, pihaknya sedang mengkaji terkait wacana pemindahan kantor pemerintahan Provinsi Jabar tersebut. Untuk Tegalluar sendiri, dia mengaku belum ada kesepakatan untuk dijadikan kantor Pemprov Jabar. Adapun salah satu yang sedang dikaji, yaitu mengenai kawasan paling pas untuk dijadikan pusat pemerintahan.
"Ya ini masih dalam tahapan pengkajian ya, jadi masih mencari indentifikasi lokasi mana yang paling memungkinkan untuk menjadi pusat pemerintahan baru," ujar Taufiq.