Pagar Laut Ilegal di Tangerang Dibongkar: Kolaborasi TNI AL dan KKP Bantu Pulihkan Aktivitas Nelayan

Berkat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Laut (AL) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat untuk membongkar seluruh struktur bangunan yang tidak berizin tersebut.

Pagar Laut Ilegal di Tangerang Dibongkar: Kolaborasi TNI AL dan KKP Bantu Pulihkan Aktivitas Nelayan
Pagar Laut Ilegal di Tangerang Dibongkar: Kolaborasi TNI AL dan KKP Bantu Pulihkan Aktivitas Nelayan

INILAHKORAN,Bandung – Sebuah kabar gembira bagi nelayan di perairan Tangerang! Pagar Laut Ilegal yang selama ini menghalangi aktivitas mereka akan segera lenyap.

Berkat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Laut (AL) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat untuk membongkar seluruh struktur bangunan yang tidak berizin tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembongkaran akan dilakukan secara bersama-sama pada Rabu, 22 Januari 2025, setelah rapat koordinasi dengan jajaran TNI AL dan pihak terkait lainnya.

"Sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar," tegas Trenggono.

Pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat nelayan yang merasa terganggu dengan keberadaan pagar laut tersebut.

Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer ini dianggap menghalangi akses nelayan ke laut lepas dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, menyatakan bahwa TNI AL berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

"Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat, membantu kesulitan masyarakat nelayan," ujar Ali.

Dengan dibongkarnya pagar laut ilegal ini, diharapkan aktivitas nelayan di perairan Tangerang dapat kembali normal dan kesejahteraan mereka dapat meningkat.

Pemerintah juga akan terus memantau situasi di lapangan untuk memastikan tidak ada lagi pembangunan serupa yang mengganggu aktivitas nelayan.***


Editor : Yosep Saepul Ramadan