PBJ Setda Kota Bogor Pastikan Pengadaan Konstruksi Wajib Ikut BPJS Ketenagakerjaan

INILAHKORAN.ID - Plt Kepala Bagian pengadaan Barang dan Jasa PBJ Setda Kota Bogor Undang Sulaiman mengaku pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh pekerjaan pengadaan.

"Ke depan, PBJ Setda Kota Bogor akan menyasar para KPA (kuasa pengguna anggaran) dan PPK (pejabat pembuat komitmen (PPK) di kelurahan serta UPTD agar pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan, termasuk kewajiban perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," kata Undang di ruang kerjanya, Selasa 10 Februari 2026.

Undang memaparkan, sepanjang 2026 ini terdapat lebih dari 7.000 paket fisik dengan sekitar 56 paket tender. Sementara sebagian besar pengadaan telah masuk ke dalam katalog elektronik.

"Di 2026 ini kami juga mulai menerapkan katalog konsolidasi untuk pengadaan rutin seperti ATK dan kertas. Ke depan, konsolidasi akan diperluas agar pengadaan lebih efisien, optimal, dan efektif," terangnya.

Undang menekankan, siap mengikuti instruksi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim alam pengadaan jasa konstruksi, aspek keselamatan dan perlindungan tenaga kerja menjadi perhatian utama, di antaranya kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami wajibkan pekerjaan konstruksi itu memakai APD dan wajib ikut serta dan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu tujuannya apabila terjadi permasalahan risiko tinggi maka  pekerja itu ada perlindungan," jelasnya.