Pekan Depan Sekda Jabar Terima Pekerja Tambang  Demo di Gedung Sate

INILAHKORAN.ID - Upaya seratusan pekerja tambang usai menggeruduk Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 6 Februari 2026 akhirnya tidak sia-sia.

Usai beraudiensi dengan Asda 2 Setda Pemprov Jabar Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sumasna, di tengah aksi unjuk rasa, akhirnya mereka mendapat kepastian terkait aspirasinya.

Di mana mereka dijanjikan akan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman, untuk menyampaikan aspirasi mereka, yakni meminta penutupan tambang secara sementara di Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor agar dibuka kembali.

Rencananya, mereka akan dipertemukan dengan Sekda Jabar pada Senin 9 Februari 2026 pekan depan, di Gedung Sate.

"Ayo, sekadang kita pulang, bubar. Senin, jam 9 pagi ketemu Sekda. Kita siapkan pengacara dan pengamat lingkungan," kata salah satu koordinator aksi, usai berbincang dengan Sumasna.

Seiring adanya kepastian bertemu dengan petinggi di lingkungan Pemprov Jabar, para peserta aksi secara perlahan membubarkan diri.

Diberitakan sebelumnya, pekerja tambang Kabupaten Bogor dengan menggunakan truk mengepung Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate.

Koordinator aksi sekaligus Ketua DPD Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SNBI) Jawa Barat, Yadi Suryadi mengatakan, kedatangan pihaknya tak lain untuk menuntut kepastian dari kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penutupan sementara tambang.

"Gubernur, wakil gubernur, minimal Sekda turun ke bawah. Kita hanya ingin berdiskusi," teriak Yadi dalam aksi.

Dia mengatakan, pemberhentian aktivitas tambang sejak September 2025 silam berdampak pada ketidakpastian nasib pekerja tambang. 

"Katanya sementara, tapi tidak ada kejelasan. Sementara itu sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada buruh tambang, tetapi juga pengusaha dan masyarakat sekitar. Bahkan yang diuntungkan justru pihak di luar Jawa Barat, akibat terhentinya aktivitas pertambangan lokal.

Selain itu, harga bahan material bangunan di Jabar mengalami kenaikan signifikan imbas penutupan tambang tersebut. Kenaikan harga itu kata Yadi, berpotensi menghambat proses pembangunan.

"Harga bahan material bisa naik sampai dua kali lipat. Ini jelas menghambat pembangunan," ungkapnya.

Sebab itu, pihaknya mendesak Dedi Mulyadi agar memberikan kepastian hukum bagi usaha pertambangan yang telah mengantongi izin resmi.

Buruh dan pengusaha tambang menuntut kejelasan, bagi perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), maupun yang sedang mengajukan perpanjangan izin.

Yadi menyebut peserta aksi akan terus berdatangan dari berbagai daerah, seperti Padalarang Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Subang.

"Dari aliansi semua. Ini datang dari Bogor, dari Subang, dari Padalalang, dan dari daerah lainnya. Dan kita akan terus berdatangan, karena di sini banyak, selain masyarakat yang terdampak," katanya.

Peserta aksi tiba di Gedung Sate sekitar pukul 11.00 WIB dengan menggunakan truk dan bus, yang mana mereka berasal dari Cigudeg, Parungpanjang dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, aktivitas tambang di tiga kecamatan, Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang ditutup sementara oleh Pemprov Jabar. Sebagai gantinya, warga terdampak mendapatkan kompensasi sebesar Rp3 juta per bulan dan direncanakan selama tiga bulan, selama proses kajian dari akademisi mengenai tambang di kawasan tersebut.***