Pelayanan Publik Bagus, Kepercayaan Warga Tinggi

INILAH, Jakarta – Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI menyerahkan predikat Survei Kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Ada sembilan kementerian, empat lembaga, 16 provinsi, 49 kota, dan 199 kabupaten. Hasil Survei Kepatuhan Ombudsman menyatakan tahun ini sudah tidak ada lagi kementerian yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan survei pelayanan publik Ombudsman dapat menjadi tolak ukur bagi pelayanan publik bagi instansi/ lembaga pemerintahan. Menurutnya, hasil survei tersebut akan menjadi tahapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.

"Pelayanan publik dampaknya mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemenuhan standar pelayanan tidak sulit, apabila ada niat untuk memenuhinya," ujarnya dalam malam penghargaan yang dilakukan di Auditorium TVRI, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Menurut Amzulian, pelayanan publik berkualitas sangat penting karena merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Pelayanan publik, lanjutnya, harus mampu menyesuaikan dengan teknologi 4.0.

"Masyarakat mendambakan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terbebas dari pungutan liar," ungkapnya.

Terkait prestasi tersebut Menteri Eko mengatakan, akan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemendes PDTT agar pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus bagi pegawai di lingkungan Kemendes PDTT, yang biasa dilakukan pada akhir pekan.

"Dalam dua tahun ini pegawai kita (Kemendes PDTT) setiap weekend (akhir pekan) kita berikan pelajaran tambahan di IPMI Business School dan Rumah Perubahan. Untuk belajar manajemen, leadership, dan marketing," ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, Predikat Kepatuhan Tinggi yang diberikan Ombudsman tersebut adalah hasil dari kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT. Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan instansi/lembaga terkait, yang telah membantu Kemendes PDTT dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Terimakasih kepada seluruh pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terimakasih kepada kejaksaan, juga kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang selalu memberikan pengarahan kepada Kementerian Desa. Harapannya ke depan bisa lebih baik. Kan nilai kita meningkat dari 50, 60 atau 70, sekarang 96," ungkapnya.