Pemerintah Dorong Pembangunan Politeknik Baru

Pemerintah mendorong pembangunan Politeknik atau sekolah vokasi baru di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Pemerintah Dorong Pembangunan Politeknik Baru
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Jakarta - Pemerintah mendorong pembangunan Politeknik atau sekolah vokasi baru di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono mengatakan, pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan yang baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar laju pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Agus menjelaskan, pemerintah telah menyusun rencana peningkatan kapasitas politeknik pada periode 2020-2024 dengan 2 skenario, yaitu moderat (peningkatan 150% dengan biaya antara Rp. 11,4 T - 28,5 T) dan optimis (peningkatan 250% dengan biaya antara Rp. 30 T -  75 T). Politeknik yang akan didirikan itu khusus untuk bidang-bidang yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan sesuai dengan kebutuhan industri di setiap kawasan.

“Pemerintah (Indonesia) sejak tiga tahun terakhir fokus pada upaya revitalisasi pendidikan vokasi mencakup SMK dan poltek. Hanya persoalannya, SMK mengalami kekurangan guru produktif hingga 100 ribu lebih,” kata Agus di Jakarta, Senin (13/05/2019).

Guna mengatasi itu, berbagai upaya telah dilakukan seperti mendorong para guru agar memiliki keahlian ganda serta mengirim guru untuk short course ke luar negeri. Kendati, ada cara lain yang dinilai lebih efektif yaitu dengan mengundang expert baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan Training of Trainer (TOT).

“Daripada mengirim guru keluar untuk pelatihan, akan lebih efisien mendatangkan trainer guna melatih guru-guru di Indonesia,” ucapnya.

Pendekatan semacam itu biasa dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) melalui sistem exchange program. LPTK selain melakukan pendidikan profesi guru (PPG) juga melakukan berbagai pelatihan guna meningkatkan kompetensi guru termasuk guru produktif.

“Jika cara ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan guru produktif, maka bisa saja nanti mengambil dari lulusan poltek. Artinya selama belajar/kuliah di poltek mahasiswa pasti sudah mengikuti magang di industri, tinggal mengikuti PPG satu tahun,” terangnya.

Agus tak menafikkan bahwa lulusan poltek  mungkin akan lebih tertarik bekerja di industri karena gaji yang lebih besar. Oleh sebab itu, supaya menarik minat lulusan poltek perlu ada semacam "ikatan dinas" dan bagi mereka yang mengikuti PPG diberikan beasiswa dengan perjanjian setelah lulus akan menjadi guru produktif SMK.

Di lain sisi, dapat memanfaatkan silver expert/eks pegawai swasta untuk mengajar, pengalaman kerjanya juga akan dihitung dan disetarakan dengan jenjang tertentu. Jika kebutuhan di dalam negeri belum tercukupi, bisa saja, LPTK yang menyelenggarakan PPG mengundang dosen tamu untuk melakukan TOT. “Dengan demikian jangan disalahartikan seolah-olah orang asing akan mengajar di Indonesia,” tegasnya.

Agus pun memastikan guru dari luar negeri sifatnya hanya bantuan dari negara lain. Contohnya, Indonesia mendapat tawaran dari negara lain untuk revitalisasi vokasi, maka kita boleh minta didatangkan guru dari luar negeri. 

“Dari pada mengirim keluar negeri ribuan orang, akan jauh lebih efisien mendatangkan guru guna melakukan TOT. Meski tentu tidak semua bidang bisa dilakukan,” pungkasnya. (Daulat Fajar)


Editor : Bsafaat