Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Pengelolaan Bandung Zoo

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan langkah darurat, memastikan operasional Bandung Zoo tetap berjalan di tengah ketidakpastian proses lelang pengelola. Hingga kini, proses seleksi masih berlangsung. Namun minimnya respons peserta, membuat pemerintah mulai mengantisipasi skenario terburuk.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menentukan langkah terbaik. Tenggat waktu lelang, menjadi penentu arah kebijakan ke depan.

“Kami dengan pak gubernur sedang intensif berkomunikasi. Kalau sampai tanggal 5 Mei tidak berhasil lelang, maka akan diambil alih pemerintah,” kata Farhan, Jumat (1/5/2026).

Dia menegaskan, pemerintah tidak hanya bergantung pada hasil lelang. Tetapi juga telah menyiapkan berbagai opsi. Skenario tersebut, mencakup kondisi jika ada pemenang maupun jika proses lelang tidak membuahkan hasil.

“Sekarang kita siapkan semua skenario, baik ada pemenang lelang maupun tidak ada,” ucapnya.

Saat ini menurutnya, proses seleksi masih berada pada tahap pendaftaran. Pemerintah menetapkan persyaratan ketat bagi calon pengelola, mengingat pengelolaan lembaga konservasi membutuhkan kapasitas dan komitmen tinggi.

“Masih tahap pendaftaran. Syaratnya ketat, tidak semua lembaga konservasi mampu,” ujar dia.

Dari 85 pihak yang diundang untuk mengikuti proses lelang, baru sekitar empat yang merespons. Itu pun lanjut Farhan, masih sebatas menyatakan minat awal dan belum masuk tahap lanjutan.

“Yang diundang 85, tapi yang merespons baru sekitar empat, itu pun baru menyatakan minat,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah juga telah mengajukan perpanjangan tenggat waktu pendaftaran kepada pemerintah pusat. Langkah ini, diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi calon peserta yang memenuhi syarat.

Di tengah proses yang masih berjalan, perhatian terhadap kesejahteraan satwa tetap menjadi prioritas. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar hewan tetap terpenuhi, termasuk aspek kesehatan. “Saat ini DKPP dan Dinas Kehutanan Jawa Barat bekerja sama dengan lembaga internasional untuk animal welfare, terutama obat-obatan,” tandas dia.***