Farhan Prioritaskan Infrastruktur Bandung, Alokasi Anggaran Empat Dinas Mendekati 30%

INILAHKORAN.ID – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut infrastruktur menjadi salah satu prioritas alokasi APBD Kota Bandung. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan perkotaan, mulai dari perbaikan jalan, penanganan sampah, pertamanan hingga sektor perhubungan.

Farhan menjelaskan, infrastruktur menempati prioritas ketiga dalam alokasi anggaran setelah pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor pelayanan dasar tersebut telah mendapatkan anggaran di atas ketentuan minimal 20 persen dari APBD.

“Prioritasnya tetap pada infrastruktur. Kalau kesehatan dan pendidikan, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi,” kata Farhan, Jumat (6/11/2026).

Ia menyebut, alokasi anggaran pendidikan saat ini sudah mendekati 27 persen. Sementara sektor kesehatan mendapatkan porsi anggaran sekitar 21 persen.

Setelah memenuhi kebutuhan kedua sektor pelayanan dasar tersebut, perhatian anggaran Pemkot Bandung diarahkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur.

Cakupan infrastruktur yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembangunan maupun perbaikan jalan. Penanganan sampah, penataan pertamanan, serta pengembangan sektor perhubungan juga masuk dalam perencanaan alokasi anggaran pembangunan Kota Bandung.

Empat Dinas Infrastruktur Bandung Dapat Anggaran Hampir 30 Persen

Farhan menyebut, terdapat empat perangkat daerah yang menangani urusan infrastruktur dengan alokasi anggaran secara keseluruhan mendekati 30 persen.

Keempat perangkat daerah tersebut yakni Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

“Empat perangkat daerah, yaitu DSDABM, Dishub, DLH dan DPKP. Alokasinya sudah mendekati 30 persen untuk urusan infrastruktur,” ucapnya.

Besarnya alokasi anggaran bagi empat perangkat daerah tersebut mencakup berbagai kebutuhan pelayanan perkotaan. Mulai dari perbaikan jalan, pengelolaan sampah, pemeliharaan taman, hingga pengaturan transportasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, sisa anggaran APBD dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan lainnya. Beberapa sektor yang turut mendapatkan pembiayaan di antaranya perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), serta belanja pegawai.

Farhan juga menyinggung perkiraan dana bagi hasil (DBH) yang akan diterima Kota Bandung. Besarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar. Namun, realisasi penerimaan dana tersebut tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau untuk dana bagi hasil, kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Kemungkinan sekitar Rp200 miliar,” ujar dia.