Pemkab Bogor tak Serius Kembangkan Desa Wisata?
Meski Desa Wisata cukup berhasil mensejahterakan masyarakatnya, Pemkab Bogor tidak sungguh-sungguh mendukung perkembangannya
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor - Meski Desa Wisata cukup berhasil mensejahterakan masyarakatnya, Pemkab Bogor tidak sungguh-sungguh mendukung perkembangannya.
Pelaku usaha Desa Wisata Malasari Maulana Yusuf mengatakan Desa Malasari, Kecamatan Nanggung sudah lama dinyatakan sebagai Desa Wisata. Namun pertumbuhan jumlah wisatawannya terus menurun karena buruknya kualitas insfrastruktur jalan.
"Tahun 2015 jumlah wisatawan yang mengunjungi Kampung Tokyo, Rumah Dinas pertama Bupati Bogor, kebun teh, Curug Cikeris, Curuk Macan dan lainnya jumlahnya diatas 300 orang perminggu, namun sejak tahun 2016 hingga kini jumlahnya menurun menjadi 50 orang perminggu karena jalan menuju desa kami rusak," kata Maulana Yusuf kepada wartawan, Senin (17/12/2018).
Dia menerangkan, karena jalan yang rusak, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Malasari pun mengantisipasinya dengan menjemput wisatawan dengan kendaraan jip atau kendaraan terbuka.
"Untuk wisatawan yang kendaraannya bukan motor trail atau mobil jip, kami siap jemput di Kantor Kecamatan Nanggung namun mereka kami kenakan biaya tambahan sedangkan untuk biaya masuk Desa Wisata Malasari wisatawan hanya dikenakan tarif Rp10 ribu. Kami meminta insfrastruktur menuju Desa Wisata Malasari diperbaiki agar jumlah wisatawan kembali meningkat," terangnya.
Ketua Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor Deni Amar menuturkan selain kendala infrastruktur yang buruk, pengelola Desa Wisata juga terkendala dengan birokrasi pemerintah desa setempat.
"Dulu Desa Wisata kurang didukung oleh Kepala Desa (Kades) setempat, namun setelah secara persuasif kami memberikan pemahaman manfaat Desa Wisata saat ini banyak Kades yang bersedia membentuk BUMDes Wisata di desanya masing-masing," tutur Deni.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor Rahmad Sudjana mengakui Pemkab Bogor kurang mendukung dalam hal memperbaiki insfrastruktur jalan menuju Desa Wisata.
"Kita akui jalan menuju Desa Wisata kurang mendapat perhatian dan mudah-mudahan dengan bergairahnya pelaku industri ini, Bupati Bogor bida membenahi hal tersebut karena bidang pariwisata salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Rahmad.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal meminta Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) untuk melakukan perencanaan yang matang dalam pengembangan Desa Wisata.
"Potensi pariwisata kita sangat luar biasa dan tersebar di 40 kecamatan, oleh karena itu kami akan menagih perencanaan yang matang untuk mengembangkan Desa Wisata ini," pinta Wawan.
Editor : inilahkoran
