Pemkot Bandung Tata Ulang Strategi Kelola Sampah

INILAHKORAN, Bandung - Pembatasan tonase sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti menjadi tantangan baru bagi Kota Bandung. Namun di tengah keterbatasan tersebut, upaya adaptasi dan kolaborasi mulai dirintis sebagai jalan keluar yang memungkinkan.

Terhitung 1 September 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus menyesuaikan diri dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6174/PBLS.04/DLH.

Aturan tersebut, membatasi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti menjadi 981 ton per hari dari sebelumnya sekitar 1.200 ton.

“Dengan pembatasan ini, kami harus memikirkan ulang sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah. Tidak bisa lagi hanya bergantung pada skema ritase ke TPA,” kata Wakil Wali Kota Bandung, Erwin pada Selasa 30 September 2025.

Menurut ia, pengurangan tonase bukan satu-satunya hambatan. Operasional TPA yang kini tutup setiap hari Minggu menyebabkan penumpukan tambahan. Dalam satu bulan, potensi timbunan sampah yang tidak terangkut bisa mencapai lebih dari 10.000 ton.

Di sisi lain, kapasitas pengolahan sampah dalam kota masih terbatas. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, fasilitas insinerator dan teknologi pengolahan lain hanya mampu menangani sekitar 160 ton sampah per hari.

Menghadapi situasi ini, pihaknya tidak tinggal diam. Sejumlah langkah kolaboratif mulai digalakkan. Program kawasan bebas sampah (KBS) kembali digerakkan dengan melibatkan warga di tingkat RW. Ketua-ketua RW pun, diminta menjadi penggerak utama dalam mengurangi sampah rumah tangga sejak dari sumbernya.

“Kami ingin peran masyarakat menjadi lebih nyata. Jika setiap rumah tangga bisa mengurangi sampah, beban kota bisa jauh berkurang,” ucapnya.

Selain pendekatan berbasis komunitas, pihaknya juga terus mendorong optimalisasi insinerator yang tersebar di beberapa tempat penampungan sementara (TPS). Fasilitas tersebut, diharapkan dapat mempercepat pengurangan volume sampah. Di saat bersamaan, kerja sama dengan sektor swasta mulai dibuka dengan sistem pembiayaan tertentu.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci. Kami tidak bisa menyelesaikan ini sendirian,” ujar dia.

Meski kebijakan pembatasan sudah berjalan hampir satu bulan, kata ia, situasi di lapangan masih relatif terkendali. Beberapa tumpukan sampah memang terlihat, tetapi belum sampai mengganggu aktivitas warga secara luas. Hal ini, menurutnya berkat kerja keras petugas kebersihan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Pihaknya juga berharap, komunikasi dengan Pemprov Jabar terus berjalan. Pembicaraan langsung antara wali kota dan gubernur, direncanakan dalam waktu dekat untuk mencari solusi jangka panjang.

“Penanganan sampah ini tidak bisa hanya diatasi secara teknis. Diperlukan kesepahaman antarwilayah dan dukungan lintas sektor agar kota ini tetap layak huni,” tandasnya. *