Pemkot Berkomitmen Jaga Netralitas ASN di Pilkada 2024

INILAHKORAN, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkomitmen untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 ini. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor  Syarifah Sofiah Dwikorawati mengingatkan agar tidak ada pertemuan ASN dengan para Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah maupun tim sukses.

"Tentunya kami membuat pakta integritas untuk semua perangkat daerah juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor untuk menguatkan netralitas di Pilkada Serentak tahun 2024. Kami sudah membaca deklarasi semua tanpa terkecuali," ungkap Syarifah kepada wartawan pada Minggu 29 September 2024.

Syarifah memaparkan, selian itu pihaknya berkomitmen menciptakan pemilu damai, salah satu  ikhtiar nya dengan menggelar pertemuan rutin Forkopimda, KPU dan Bawaslu Kota Bogor.

"Nah, dalam pertemuan, apa saja hal yang dilihat yang mencoreng netralitas, kami antispasi dari awal. Pertemuan juga dimaksudkan untuk membahas apabila ada hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan yang harus dilengkapi atau sebagainya dimasa Pilkada serentak tahun 2024," paparnya.

"Ya, kami juga telah membahas, apabila ada kehadiran ASN saat ada kegiatan masyarakat yang dihadiri Cawalkot ataupun Paslon kepala daerah. Dan itu ditanyakan kepada KPU dan Bawaslu, kami sudah dapat arahannya. Jadi hal-hal kecil yang menimbulkan persepsi tidak netral kami bahas," jelas Syarifah.

Syarifah menegaskan, kalau berkaitan dengan netralitas sudah ada aturan didalam aturan kepegawaian dan juga sanksi di Bawaslu. Kalau ketemu itu merugikan untuk ASN, saya sebagai pembina ASN tidak ingin ada pertemuan yang mencoreng netralitas. 

"Saya nitip, jangan sampai ada individu yang merusak tatanan. Untuk apa dengan sanksi nya berat tetap dilanggar," tegasnya.

Syarifah membeberkan, kemudian pihaknya membuat desk Pilkada di Balai Kota Bogor, kalau ada orang bertanya atau ingin melihat progres perubahan dan sebagainya. 

"Kami juga sudah kepada seluruh perkantoran di wilayah kecamatan maupun kelurahan memberikan pemberitahuan untuk masyarakat. Mau lewat spanduk, atau apapun ajakan kepada warga untuk tidak Golput dan tidak melakukan pemilihan secara damai," pungkasnya. ***