Bawaslu Kabupaten Bogor Tegas, ASN Tidak Boleh Hadiri Sosialisasi dan Kampanye Pasamgan Cabup - Cawabup Bogor

Sscara tegas, Kordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas  Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor Burhanudin melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor.

Bawaslu Kabupaten Bogor Tegas, ASN Tidak Boleh Hadiri Sosialisasi dan Kampanye Pasamgan Cabup - Cawabup Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Secara tegas, Kordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas  Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor Burhanudin melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor.

"ASN sejak dilantik itu melekat, tidak ada batas waktu hingga masa pensiun bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dalam hal Kabupaten Bogor tentunya di Pilbup Bogor," tegas Burhanudin kepada wartawan, usai menghadiri Media Gathrring Bawaslu Kabupaten Bogor bersama rekan-rekan media, akhir pekan lalu.

Ia menuturkan walaupun ASN tersebut hanya menghadiri sosialisasi atau kampanye dan tidak terlibat aktif mendukung pasangan Calon Bupati (Cabup) - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bogor, Bawaslu menganggap ada indikasi keberpihakan.

"Apakah ASN tersebut hadir di semua sosialisasi dan kampanye pasangan Cabup - Cawabup Bogor? Tentunya kehadiran mereka dianggap ada indikasi keberpihakan dan melanggar Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," tutur Burhanudin.

Koordinator Divisi SDM, Diklat dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah menambahkan selain berpotensi melanggar Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kehadiran ASN dalam sosiaisasi dan kampanye juga melanggar etika.

"Ada kemungkinan  ASN yang hadir dalam sosiaisasi dan kampanye pasangan Cabup - Cawabup Bogor karena berharap mendapatkan jabatan tertentu, tentunya hal itu melanggar etika dan aturan-aturan ASN lainnya," tambah Irvan Firmansyah.

Kordinator Divisi Penanganan Bawaslu Kabupaten Bogor Juhdi melanjutkan selain tak boleh hadir dalam sosialisasi dan kampanye, ASN juga tidak boleh bergabung dengan partai politik dan berafiiasi dengan organisasi partai politik.

"Aturan ASN jelas, mereka juga tidak boleh bergabung dengan partai politik dan berafiiasi dengan organisasi partai politik," lanjut Burhanudin. ***


Editor : Ahmad Sayuti