Bawaslu Transformasi Kehumasan, Perkuat Kepercayaan Publik Menuju Pemilu 2029

INILAHKORAN.ID– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar kegiatan refleksi dan transformasi kehumasan untuk memperkuat kepercayaan publik serta partisipasi masyarakat menuju Pemilu 2029.

Kegiatan tersebut berlangsung di Bigland Hotel Bogor, Jalan Malabar No. 1B, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan digelar selama tiga hari, 23-25 September 2026, dan diikuti 206 peserta dari jajaran Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, hingga Bawaslu kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenty, mengatakan fungsi kehumasan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan kinerja lembaga kepada masyarakat.

Menurutnya, informasi yang akurat dibutuhkan agar publik dapat memahami kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Ia menyebut respons negatif masyarakat terkadang muncul karena informasi yang diterima belum lengkap atau tidak sesuai.

"Kehumasan merupakan corong depan Bawaslu untuk mewartakan kinerja yang dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang benar. Seringkali publik bereaksi negatif karena tidak terpapar informasi yang benar," ungkap Lolly kepada wartawan di Bigland Hotel Bogor, Kamis (24/9/2026).

Lolly menjelaskan, refleksi kehumasan dilakukan untuk mengevaluasi pola komunikasi yang telah berjalan sekaligus merumuskan strategi agar informasi Bawaslu dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan strategi komunikasi yang dapat menjadi bekal Bawaslu dalam menghadapi tahapan pemilihan pada 2027.

"Target utama dari komunikasi yang dibangun oleh Bawaslu adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas Demokrasi ke depan. Melalui refleksi ini, diharapkan lahir banyak strategi sehingga tahun 2026 diakhiri dengan rumusan strategi untuk persiapan menghadapi tahapan pemilihan di tahun 2027," terangnya.

Selain penguatan komunikasi publik, Bawaslu juga tengah mendiskusikan penguatan pengawasan secara digital. Upaya tersebut mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi serta pemetaan potensi kerawanan di era digital.

Menurut Lolly, kesiapan SDM menjadi salah satu aspek penting agar jajaran Bawaslu mampu menghadapi berbagai tantangan selama tahapan pemilihan berlangsung.

"Selain itu, kami berupaya memperkuat kebijakan yang telah dimiliki, termasuk penerapan manajemen krisis yang dibangun pada periode 2022 hingga 2024. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi situasi darurat. Hal ini perlu terus diingatkan ke bawah agar pedoman yang ada tetap dipedomani," jelasnya.

Dalam menghadapi pemberitaan, lanjut Lolly, Bawaslu juga melakukan pelacakan media atau media tracking terhadap informasi bernada negatif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi yang beredar sekaligus meluruskan pemberitaan apabila ditemukan ketidakakuratan.

Ia menekankan jajaran kehumasan Bawaslu harus tetap terbuka terhadap kritik dan masukan, sembari memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan data yang benar.

"Sebagai lembaga humas, Bawaslu tidak boleh 'baper' dan harus bekerja untuk memberikan informasi yang akurat, menerima masukan yang betul sebagai bahan evaluasi, serta menyampaikan informasi yang benar jika data yang beredar tidak sesuai," tambahnya.

Lolly juga menekankan pentingnya kemitraan dengan media, termasuk pada masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu, Agung Bagus Gede Bhayu Indra, mengatakan fungsi pencegahan dan Pengawasan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh kualitas kerja pengawasan, tetapi juga kemampuan lembaga membangun komunikasi publik yang terbuka dan kredibel.

"Kehumasan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kerja pengawasan Bawaslu dengan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, informasi mengenai tugas, wewenang, isu kepemiluan, hingga pengawasan partisipatif diharapkan dapat dipahami dan diakses masyarakat," tutur Agung.

Ia menambahkan, pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan Bawaslu juga membutuhkan komunikasi publik yang relevan dan mampu melibatkan masyarakat.

"Pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh kualitas kerja pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan Bawaslu membangun komunikasi publik yang terbuka, kredibel, relevan, dan mampu melibatkan masyarakat," tambah Agung.

Menurut Agung, transformasi kehumasan semakin dibutuhkan seiring perubahan ekosistem komunikasi publik akibat perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (AI).

Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari hoaks, disinformasi, fragmentasi ruang informasi, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, kredibel, dan mudah dipahami.

"Karena itu, kegiatan refleksi dan transformasi kehumasan menjadi ruang evaluasi sekaligus dialog strategis untuk merumuskan arah komunikasi Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2029. Tujuannya, di antaranya memperoleh perspektif eksternal mengenai persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap komunikasi publik Bawaslu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga," paparnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang transformasi kehumasan di tengah perubahan ekosistem informasi, termasuk perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, hoaks, dan disinformasi.

Bawaslu berupaya merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan responsif, mudah dipahami, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam.

"Transformasi tersebut diarahkan untuk membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan, konsistensi, responsivitas, dan dialog, sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif dalam memahami proses pemilu, pencegahan pelanggaran, mengawasi tahapan, serta menjaga nilai-nilai demokrasi," bebernya.

Agung menambahkan, kegiatan tersebut diikuti 206 peserta dari unsur Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota.

Peserta terdiri atas pimpinan yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, serta data dan informasi.

"Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut kelembagaan sebagai dasar penguatan kehumasan Bawaslu menuju Pemilu 2029," pungkasnya.***