Pemkot Cirebon Dorong Kepatuhan PBB-P2, Siapkan Insentif dan Evaluasi NJOP

INILAHKORAN.ID - Pemkot Cirebon terus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ini dilakukan melalui penguatan digitalisasi layanan dan penyederhanaan sistem pembayaran.

Langkah ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, mengimbau warga yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) agar segera menunaikan kewajiban pajaknya tepat waktu. Ia berharap jumlah SPPT yang disebarkan sebanding dengan bukti pembayaran yang masuk ke kas daerah.

"Saya minta jumlah SPPT yang disebar sebanding dengan bukti pembayaran yang masuk," akunya, Selasa 13 Januari 2026.

Selain itu akunya, Pemkot Cirebon sedang mengkaji pemberian insentif berupa pengurangan pajak bagi penunggak PBB-P2 tahun 2010–2025. Potensi diskonnya mencapai hingga 50 persen.

"Kebijakan masih menunggu payung hukum yang sesuai agar dapat segera diterapkan," ucapnya.

Pemerintah lanjutnya, juga melakukan evaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2024, khususnya terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang direncanakan kembali disesuaikan pada 2026 setara dengan kondisi 2023.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, menyampaikan, proses cetak massal SPPT PBB-P2 tahun 2026 telah dimulai. Tercatat,ada sebanyak 86.788 SPPT dicetaj dengan potensi ketetapan pajak mencapai Rp52,24 miliar.

"Mayoritas wajib pajak memiliki ketetapan di bawah Rp2 juta. Dengan berbagai inovasi dan kebijakan tersebut, Pemkot Cirebon optimistis target pendapatan daerah dari sektor PBB-P2 dapat tercapai, seiring peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tukasnya.