Pemkot dan DPRD Bogor Setujui Penundaan Pembongkaran Plaza Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya bersama DPRD Kota Bogor menyetujui keinginan pedagang untuk menunda pembongkaran Plaza Bogor.

Soal penundaan pembongkaran Plaza Bogor diungkapkan Bima Arya saat menghadiri acara silaturahim pedagang Plaza Bogor pada Selasa 31 Januari 2023 sore. 

pembongkaran Plaza Bogor yang dijadwalkan dilakukan Februari, ditunda hingga hari raya Idul Fitri 2023 yang diperkirakan jatuh pada akhir Maret mendatang.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menuturkan bagi yang lahir di Kota Bogor pasti merasakan saat Kota Bogor itu nyaman dan sejuk. Saat ini masalah Kota Bogor intinya dua, macet dan sampah. Dan itulah yang membuat dirinya menjadi Wali Kota Bogor, karena ingin membuat kota yang dulu bersih menjadi kembali bersih, yang dulu lancar menjadi tidak macet lagi.

"Memang tidak mudah, menjadi pemimpin itu ternyata tidak mudah menyenangkan semua orang. Harus berpikir jauh kedepan, dan harus siap untuk di bully. Waktu seputaran Kebun Raya Bogor (KRB) yang tadinya dua arah jadi satu arah, itu kajiannya satu tahun. Saya tanya, kaji terus dan kesimpulannya harus satu arah. Kalau tidak, suatu saat nanti akan rusak. Semua hal juga gitu, ada kajiannya, ada hitungannya supaya kota ini lebih nyaman. Kenapa taman topi jadi alun-alun, itu ada kajiannya. Kenapa angkot dikonversi jadi Biskita, itu ada kajiannya," tutur Bima.

Bima melanjutkan, begitupun untuk Bogor Plaza dan Pasar Bogor, ini adalah satu titik dua hal tadi jadi persoalan pertama. Masih banyak simpul kemacetan dan masih banyak persoalan sampah. Ini menjadi titik utama orang-orang belanja, dari Bogor ataupun luar Bogor. Jadi memang harus ada pengaturan ulang, bangunan ini dibangun tahun 1990, lalu kalau tidak salah tahun 1994 ada renovasi. 

"Memang sudah waktunya untuk melakukan proses revitalisasi. Jadi setelah melalui berbagai macam kajian, memang Plaza dan Pasar Bogor ini tidak lagi bisa konsepnya seperti ini. Pertama  membahayakan karena sudah terlalu lama, harus direvitalisasi. Kedua harus diatur ulang kembali konsepnya, direncanakan tidak ada lagi pasar basah di pusat kota karena nanti akan bertumpuk semua di tengah kota," terang Bima.

"Saya kalau tidak mau dikritisi, santai aja. Tapi kapan itu dilakukan? Nanti suatu saat akan dilakukan juga. Jadi saya mengambil sikap, kami lakukan semaksimal mungkin sosialisasi, ngobrol dengan pedagang dan supaya semuanya kedepannya lebih baik. Makannya saya sampaikan saya tidak akan lakukan apapun sebelum dialog dengan pedagang," tambah Bima.

Bima membeberkan, kalau berdasarakan target waktu memang sebenarnya dijadwalkan sekarang supaya cepat, namun beberapa minggu lalu dirinya mampir berbincang dengan beberapa pedagang. Karena penting untuk mendengar, mungkin informasi yang sampai kepadanya berbeda. Dan semua harapannya sama, agar kalaupun ini harus dibongkar, tidak dibongkar sebelum Idul Fitri.

"Oleh karena itu saya berdiskusi dengan Forkopimda melakukan pembahasan. Saya merasa kami semua sama, ada yang dirugikan. Saya paham pedagang ingin mendapatkan untung yang lebih saat lebaran. Oleh karena itu kami menerima aspirasinya dan akan menunda pembongkarannya sampai lebaran. Kami juga mendengar aspirasi tadi, pedagang akan kemana. Nanti akan kami komunikasikan, memang opsinya banyak, untuk Perumda PPJ sesuaikan dengan kemampuan pedagang, diatur supaya enak," bebernya.

Bima menjelaskan, prosesnya sudah berjalan. Kemudian pasti pertanyaannya, bagaimana pedagang balik kesini?, itu terus dikomunikasi dan sesuaikan dengan konsep yang baru nanti. Karena akan nada pengaturan, satu ada alokasi untuk UMKM, ada ruang terbuka dan ketiga ada tempat ibadah untuk muslim. 

"Ya, nanti ada tempat parkir juga, karena yang selama ini jadi persoalan kalau orang kesini adalah tempat parkirnya. Bentuknya seperti apa ini masih difinalisasi. Yang pasti kami memahami dan menunda pembongkaran hingga selesai lebaran dan kami pastikan konsep relokasinya akan seperti apa, opsi pedagang akan kemana," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan menyampaikan, apresiasinya terhadap langkah yang diambil oleh Pemkot Bogor, karena mau mendengarkan keinginan dan aspirasi pedagang yang sudah disampaikan sejak 4,5 tahun lamanya.

"Ya ini proses yang panjang karena sudah sejak 4,5 tahun lalu wacana pembongkaran ini mencuat. Nah saat akan dieksekusi tahun ini, kami DPRD mengapresiasi langkah Pemkot yang mau menunda hingga habis lebaran nanti," ujar Anita.

Dalam proses relokasi, Anita pun mengaku akan terus melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan pedagang.

"Kami akan mengawasi Perumda PPJ agar terus berkomunikasi dengan pedagang agar prosesnya dan teknisnya berjalan lancar. Jadi komunikasi harus terus berjalan, tidak diam saja. Pemkot dan pihak pasar harus membuka komunikasi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya agar tidak ada misinformasi," terangnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Rizal Utami menambahkan, para pedagang untuk bersiap-siap agar nanti saat waktunya direlokasi bisa berjalan lancar. Ia berharap tempat penampungan sementara (TPS) untuk para pedagang pasca dibongkar mendapatkan tempat yang layak.

"Ada 360 pedagang, tapi kan ada karyawannya disitu. Nah kami harap di tps nanti tersedia dan pedagang bisa tetap berjualan. Tak hanya itu, kepastian perihal lapak dagang pasca revitalisasi harus diperhatikan. Kami meminta pihak Perumda PPJ memberikan kepastian berdagang lagi untuk para pedagang eksisting di Plaza Bogor yang baru nantinya. Mereka harus mendapatkan kepastian berdagang pasca direvitalisasi. Jangan sampai nanti malah diisi oleh orang lain," pungkasnya. (Rizki Mauludi)