Pemprov Jabar Wacanakan Tunda BPMU, Sampai Persoalan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah Swasta Ada Titik Terang

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, pihaknya mewacanakan penyaluran beasiswa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) 2025 bakal ditunda, sampai persoalan ijazah siswa yang ditahan ada titik terang.

Sekda Herman menuturkan, di 2025 ini sejatinya BPMU masih ada. Namun Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan, seiring dengan masih adanya ijazah siswa di sekolah yang ditahan, maka penyaluran BPMU ke sekolah masih dipertimbangkan.

Kecuali bagi sekolah swasta yang siap memberikan ijazah siswa yang mereka tahan, karena ada tunggakan biaya.

"(BPMU) Masih sesuai dengan yang direncanakan 2025. Pak Gubernur kan menyampaikan, ini kan kemarin kaitan ijazah juga, teman-teman (sekolah swasta) yang bisa menyelesaikan persoalan itu, saya kira dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Tapi kalau tidak, akan kita evaluasi," ujar Sekda Herman di Gedung Sate, Kota Bandung baru-baru ini.

Bila nantinya BPMU tidak akan disalurkan ke sekolah, Pemprov Jabar bakal menyalurkannya secara langsung kepada siswa kurang mampu di sekolah swasta.

"Untuk selanjutnya kita direct aja, berikan bantuannya ke anak yang bersangkutan agar bisa membayar ijazahnya," ucapnya.

Total ada sekitar Rp600 miliar biaya yang dibutuhkan, untuk menebus ijazah siswa di sekolah swasta, baik SMA maupun SMK di Jawa Barat.

"Nah, untuk skema ke depan yang nanti kita diskusikan. Sementara skema di 2025 ini, sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi bagi sekolah-sekolah yang menahan ijazah anak, nanti kita akan bicarakan, kita akan tahan dulu itu bantuan BPMU-nya," tandasnya. (Yuliantono)