Pencegahan HIV/AIDS di Kota Bandung Terancam Kendala Dana, Farhan Cari Alternatif

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, anggaran penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung masih terbatas. 

Untuk itu, dukungan lembaga kesehatan, organisasi internasional hingga kalangan filantropi diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan program sosialisasi dan pencegahan.

Dia mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam menjalankan program penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung. Di sisi lain, dukungan pendanaan dari lembaga internasional juga menghadapi kendala karena bantuan di berbagai negara sedang mengalami pengurangan.

“Terus terang, anggaran yang tersedia tidak besar. Karena itu, kami berharap ada kerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan dan lembaga internasional,” kata Farhan, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, pengurangan bantuan internasional tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lain. Kondisi itu, membuat Kota Bandung perlu menjajaki sumber pendanaan alternatif agar program pencegahan tetap berjalan.

“Akibatnya kita harus mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk dari kalangan filantropi. Kita perlu menjajaki berbagai sumber dukungan agar program sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS tetap berjalan,” ucapnya.

Farhan menjelaskan, program penanganan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan. Namun juga sosialisasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami risiko penularan, dan bersedia menjalani pemeriksaan secara sukarela.

Dia menegaskan, screening tidak boleh dipaksakan maupun dijadikan kewajiban. Karena itu, pendekatan kepada masyarakat harus dilakukan secara tepat agar warga bersedia mengetahui kondisi kesehatannya tanpa merasa tertekan.

“Pemeriksaan memang harus dilakukan secara sukarela. Kita tidak boleh mewajibkan masyarakat menjalani screening,” ujar dia.

Selain keterbatasan pendanaan, Farhan mengakui pengukuran jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Bandung masih menghadapi kendala. Kasus yang tercatat cenderung stagnan, tetapi angka itu belum tentu menggambarkan situasi sebenarnya di masyarakat.

Dia menyebut, pengelolaan anggaran penanganan HIV/AIDS berada di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes). Dengan demikian, alokasi anggaran tidak dibagi secara merata kepada setiap wilayah, melainkan dikelola secara terpusat.

Di sisi lain, Farhan menilai sosialisasi tidak dapat dilakukan hanya sekali. Edukasi harus berlangsung berulang kali, dan menjangkau masyarakat secara berkesinambungan agar kesadaran terhadap pencegahan HIV/AIDS semakin meningkat.

Dia berharap, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat membantu mengatasi keterbatasan pendanaan sekaligus memperluas jangkauan edukasi. Upaya itu juga, diarahkan pada penghapusan stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS agar mereka merasa aman saat mengakses pemeriksaan dan layanan kesehatan.

“Saya selalu menekankan, bahwa sosialisasi harus terus dilakukan berulang kali. Kita perlu mendatangi masyarakat, kembali lagi, lalu melanjutkan sosialisasi secara berkesinambungan,” pungkasnya.