Penguatan Perlindungan Pekerja Migran, KP2MI, Pemkab Cirebon dan ILO Gelar Lokakarya

INILAHKORAN.ID - Direktorat Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan International Labour Organization (ILO) membuka kegiatan Lokakarya dalam rangka memperkuat perlindungan tenaga migran.

Kegiatan loka karya berlangsung di Kantor LTSA Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia Kabupaten Cirebon, Rabu (11/3), dan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI/BP2MI, Wakil Bupati Cirebon, serta Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste.

Pembukaan acara diawali dengan tarian budaya yang dibawakan anak pekerja migran Indonesia asal Cirebon. Kegiatan kemudian dirangkaikan dengan kampanye purna pekerja migran mengenai pentingnya jaminan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Ada juga pameran produk hasil karya purna pekerja migran binaan Migrant Worker Resources Center (MRC).

Data dari Disnaker Kabupaten Cirebon menyebutkan, peserta pameran berasal dari lima kabupaten wilayah percontohan. Kabupaten tersebut yaitu Cirebon, Lampung Timur, Tulungagung, Deli Serdang dan Kupang.

Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI/BP2MI, Rinardi mengatakan, Lokakarya ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat implementasi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat percepatan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan pekerja migran Indonesia melalui isu pelindungan pekerja migran dalam rencana pembangunan daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya..

Dia menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelindungan pekerja migran. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan sinergi yang lebih kuat antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat kabupaten hingga desa.

"Ini agar keberlanjutan program benar-benar terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan komitmen Pemkab Cirebon. Hal ini berkaitan tentangd dukungan tata kelola migrasi kerja yang terpadu dan responsif gender.

"Pemerintah daerah siap memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan pekerja migran Indonesia memperoleh layanan yang berkualitas, mudah diakses, terpadu, serta berbasis hak," ungkapnya.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menilai, kolaborasi multipihak menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pelindungan pekerja migran. Sementara kemitraan multipihak memungkinkan layanan bagi pekerja migran menjadi lebih efektif.

"Ini karena melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga serikat pekerja migran,”
tuturnya.

Dia menambahkan, Lokakarya dan Program Penguatan Tata Kelola Migrasi Kerja serta Migrant Worker Resources Center ini adalah kerja tim. Kegiatan ini merupakan kerja sama multipihak antara KP2MI/BP2MI, Pemerintah Kabupaten Cirebon, ILO, Women Crisis Center Mawar Balqis, serta Serikat Buruh Migran Indonesia.

"Program ini menyinergikan institusi pemerintah tingkat pusat dan daerah, pusat krisis perempuan, serta serikat pekerja migran. Tujuannya untuk menghadirkan layanan yang responsif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak pekerja migran Indonesia," tukasnya.