Perpustakaan Harus Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Seringkali hal ini ditafsirkan secara sederhana, di mana layanan perpustakaan terbatas hanya untuk pegawai di lembaga tersebut.
INILAH, Jakarta - Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Seringkali hal ini ditafsirkan secara sederhana, di mana layanan perpustakaan terbatas hanya untuk pegawai di lembaga tersebut.
Padahal sesungguhnya, layanan di perpustakaan khusus dapat mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder dari lembaga induk masing-masing. Dengan demikian, keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Baca Juga : KPK Geledah Kediaman Keluarga Aa Umbara
Sejak 2018, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan program perpustakaan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Melalui program ini, perpustakaan diberdayakan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Baca Juga : Dieksekusi ke Sukamiskin, Imam Nahrowi Diisolasi 2 Pekan
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Momon Rusmono menyebut misi utama Kementan terkait erat dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dia menjelaskan, salah satu misi Kementan adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta masyarakat Indonesia. Hal ini harus seiring dengan misi lainnya yakni mewujudkan kesejahteraan petani.
Halaman :
