PKS Berharap Komunikasi Legislatif-Eksekutif Lebih Cair

INILAH, Bandung-Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan bakal mengkritisi segala kebijakan dan program eksekutif yang tidak memihak kepada rakyat. Hal tersebut dikatakan ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu dalam konferensi pers rapat kerja wilayah (Rakerwil) PKS Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan, kota Bandung Sabtu (19/10/2019)

Syaikhu mengatakan, kritisi dilakukan agar pembangunan Jabar dapat lebih baik ke depan. Namun, bilamana program dan kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur Ridwan Kamil dapat memihak pada rakyat, maka pihaknya  akan siap mendukung. 

"Tentu aleg kami akan kritisi apa saja yang dianggap tidak baik di eksekutif, terlebih lagi jika partai pendukungnya juga sudah melakukan kritikan-kritikan apalagi kami dari PKS," ujar Syaikhu. 

Dia menyampaikan, pihaknya akan menyoroti berbagai persoalan di Jabar, terutama yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kritikan yang akan dilontarkan merupakan kritikan yang substansial. 

"Jadi bukan yang ecek-ecek yang akan kami kritisi, kita bakal lebih kepada yang sifatnya substansial," katanya. 

Sebelumnya, sebanyak 10 pimpinan partai pengisi kursi DPRD provinsi Jawa Barat sempat menggelar pertemuan di Kantor DPW PKB Jabar, Jalan Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (15/8/2019). Kala itu, mereka membahas komitmen membangun Jabar. 

Syaikhu melanjutkan, pada saat itu para pimpinan partai sepakat untuk mengkritisi eksektutif berkaitan pembangunan Jawa Barat jika terjadi masalah. Selain itu berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antar eksekutif serta legislatif.  Namun menurut Syaikhu hingga saat ini, belum ada evulasi untuk hal tersebut. 

"Kalau yang dirasakan memang belum ada perubahan terkait komunikasi dan koordinasi dengan eksekutif, jadi kita harus segera melakukan evaluasi," ucapnya. 

Sementara itu wakil ketua DPW PKS Haru Suandaru menambahkan, berkaitan dengan komunikasi antara legislatif dan eksekutif belum ada perkembangan yang signifikan. Padahal saat ini kepemimpinan Ridwan Kamil sudah berjalan lebih satu tahun.

"Sudah satu tahun berjalan sebaiknya harus lebih bisa cair lagi komunikasinya dengan legislatif," ujar Haru. 

Menurut dia, pola komunikasi yang baik dengan legislatif yaitu bertemu dengan fraksi atau komisi yang ada di DPRD, kemudian membahas masalah yang saat ini terjadi masyakat Jawa Barat. 

"Saya yakin jika pola komunikasi secara langsung tidak ada sekat antara legislatif dan eksekutif maka pembangunan di Jawa Barat bisa lebih baik lagi karena ada sinergitas," pungkasnya. (Riantonurdiansyah)