PKS Jabar Konsolidasikan Pimpinan DPRD se-Jabar, Dorong Politik Pelayanan Aspirasi

INILAHKORAN.ID - PKS Jabar memperkuat konsolidasi politik di tingkat daerah dengan mengumpulkan 15 pimpinan DPRD kabupaten dan kota se-Jabar di Kota Bogor.

Forum itu menjadi langkah strategis PKS Jabar, untuk menyelaraskan peran legislatif dalam mengawal pembangunan sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

Ketua DPW PKS Jabar Iwan Suryawan menuturkan, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas kerja politik dan pemerintahan di berbagai daerah.

Dia menegaskan, sinergi antarpimpinan dewan dari PKS diperlukan agar pelaksanaan tugas kedewanan berjalan lebih optimal dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

"Pertemuan ini kami lakukan untuk membahas sinergi antar-pimpinan dewan dari PKS se-Jawa Barat dalam membangun Jawa Barat yang istimewa, adil, dan sejahtera. Kami saling berbagi informasi serta berkoordinasi terkait tugas-tugas kedewanan dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperkuat kebersamaan," ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Dalam forum tersebut, dia mengingatkan para pimpinan DPRD dari PKS agar tidak menjauh dari basis konstituen maupun struktur partai di daerah. Menurutnya, kehadiran langsung di tengah masyarakat menjadi kunci menjaga kepercayaan publik sekaligus memahami persoalan riil yang dihadapi warga.

"Biasakan turun ke bawah, bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan dan aspirasi mereka. Meskipun belum selalu mampu memberikan solusi yang ideal, yang terpenting adalah hadir, merespons, dan menunjukkan kepedulian. Ketika kader maupun masyarakat bertanya, mengadu, atau meminta advokasi, jangan pernah mengabaikannya," tegasnya.

Dia menilai, jabatan pimpinan DPRD harus dimaknai sebagai amanah pelayanan publik yang menuntut tanggung jawab lebih besar, bukan sekadar posisi politik yang bersifat administratif.

"Jadikan amanah sebagai pimpinan dewan ini sebagai sarana pengabdian yang maksimal kepada masyarakat. Semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab untuk melayani," katanya.

Sedangkan, Ketua Badan Pembinaan Pejabat Publik DPP PKS Haru Suandharu menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi bagi setiap kader yang dipercaya menduduki jabatan publik.

Menurutnya, kualitas pelayanan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan pejabat publik dalam menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjaga etika dan moralitas.

"Sesama penyelenggara pemerintahan di daerah, baik legislatif maupun eksekutif, harus mampu membangun sinergi dan hubungan yang harmonis demi kelancaran pembangunan daerah," ucapnya.

Forum itu diharapkan menjadi ruang koordinasi berkelanjutan bagi internal PKS untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di daerah. Melalui sinergi tersebut, PKS menargetkan hadirnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata di Jawa Barat.