PKS KBB Nilai Konsolidasi Birokrasi di Daerah Masih PR Besar

INILAHKORAN.ID - PKS KBB kini mulai memetakan dinamika politik daerah yang dinilai menarik dan penuh tantangan menjelang kontestasi mendatang. 

Ketua DPD PKS KBB Iman Budiman menilai, konstelasi politik saat ini tidak hanya dipengaruhi hasil Pemilu dan Pilkada. Namun, dinamika yang terjadi dilatarbelakangi isu-isu nasional yang turut mewarnai target dan strategi setiap partai politik.
 
"Kami melihat situasi politik hari ini sangat dinamis. Tentu hasil kemenangan Pemilu dan Pilkada menjadi peta awal, namun isu nasional juga sangat berpengaruh," kata Iman, Rabu (8/4/2026).

PKS KBB diakuinya memiliki target-target yang realistis yang disusun berdasarkan capaian sebelumnya dan analisis kondisi eksternal di sekitar daerah.
 
Dalam pemetaan basis massa, jelas Iman, PKS mengakui daerah pemilihan (dapil) yang menjadi kekuatan utama hingga saat ini masih tercatat kuat di Dapil 5, 1, dan 3. 

"Di wilayah-wilayah tersebut, perolehan kursi cukup signifikan, sementara dapil lainnya juga terus dijaga dan dikembangkan potensinya," jelasnya.
 
Sementara terkait posisi partai terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, Iman menegaskan, PKS KBB berperan sebagai mitra strategis yang kritis namun tetap konstruktif. 

Iman menyebut, sebagai partai besar yang tidak berada dalam koalisi pendukung pemerintah daerah, PKS memiliki catatan-catatan penting terkait kinerja satu tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
 
"Menurut kami, tantangan terbesar yang masih menjadi PR berat, yakni soal tata kelola birokrasi," ujarnya. 

"Konsolidasi internal pemerintahan ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah, dan hal ini berdampak langsung pada kecepatan pelayanan publik serta responsivitas pemerintah terhadap masalah masyarakat," paparnya.
 
Iman menilai, dampak dari konsolidasi yang belum sepenuhnya solid ini terlihat dari belum optimalnya penyelesaian masalah dasar. 

Dia menyebut, mulai dari infrastruktur jalan di desa-desa yang masih banyak rusak, hingga persoalan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas.
 
"Visi pemerataan pembangunan seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, kita belum melihat terobosan nyata yang menjamin perbaikan infrastruktur secara merata," ujarnya.

"Belum ada komitmen kuat yang disuarakan untuk membuat jalan-jalan di KBB menjadi mulus dalam waktu dekat," ungkapnya.
 
Terkait upaya memberikan solusi, PKS menekankan pentingnya keberpihakan anggaran. Meski tidak mudah karena pengelolaan keuangan daerah bersifat kolektif dan dibayangi kondisi fiskal yang menuntut efisiensi serta pemangkasan anggaran, PKS akan terus mendorong agar alokasi dana benar-benar menyentuh masalah-masalah prioritas rakyat.
 
"Kami akan terus berupaya mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Walaupun tantangannya berat, termasuk adanya kebijakan efisiensi dan refocusing, namun aspirasi dan solusi harus tetap disuarakan demi kemajuan Bandung Barat," jelasnya.