Gagal Bayar Kontraktor dan Defisit Anggaran Kabupaten Bogor Disorot Fraksi PKS

INILAHKORAN.ID - Ketidakcermatan perhitungan potensi PAD berujung pada defisitnya anggaran Pemkab Bogor pada 2025 menjadi sorotan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Fathoni menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pandangan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor berkaca pada kejadian gagal bayar proyek sejumlah proyek insfrastruktur pada tahun anggaran 2025 kemarin.

Dimana, jumlah total pengusaha atau kontraktor yang sempat gagal bayar sebanyak 101 kontraktor dengan jumlah anggaran sebesar Rp334 miliar.

"Izinkan kami menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025, dimana dalam penyusunan perubahan APBD TA 2026 dan APBD tahun anggaran selanjutnya, penetapan target pendapatan asli daerah harus lebih cermat dan akurat, yang didasarkan pada potensi riil dan realisasi berdasarkan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah," ujar Ahmad Fathoni.

Dia menjelaskan, jajarannya berharap ke depan Pemkab Bogor mampu membaca lebih baik  neraca keuangan daerah hingga lebih seimbang dalam pengeluaran belanja rutin dan transfer dengan belanja modal khususnya pada belanja aset dan infrastruktur strategis.

"Jangan sampai terjadi lagi defisit anggaran," harapnya.

Fraksi PKS juga mendorong Pemkab Bogor agar memprioritaskan anggaran terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenaga kerjaan ekonomi, sosial, pertanian dan ketahanan pangan 
dalam penyusunan anggaran perubahan APBD 2026 dan APBD tahun selanjutnya.

"Kami mendorong keberpihakan Pemkab Bogor terhadap pembangunan pendidikan swasta dan madrasah terutama fasilitas pendidikan dan sarana prasarana, meminta mereka menyiapkan jaring pengaman sosial atau ekonomi yang memadai, menyiapkan program-program yang menunjang dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta ketahanan pangan, baik itu dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027," lanjutnya.

Menanggapi pandangan dan rekomendasi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor maupun fraksi-fraksi lainnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto pun akan mencatat dan melaksanakannya.

"Saya bersama Wabup Jaro Ade, Sekda dan jajaran akan menerima dan melaksanakan pandangan Fraksi PKS dan fraksi lainnya, hingga kami bisa lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat," kata Rudy Susmanto.

Dia menegaskan keberhasilan pembangunan insfrastruktur, sumber daya manusia serta lainnya butuh kolaborasi semua pihak.

"Keberhasilan Kabupaten Bogor bukan ada di tangan satu, dua orang tetapi butuh kolaborasi banyal pihak. Kekuatan terbesar Kabupaten Bogor bukan dari kemampuan finansial, tetapi dukungan besar dari seluruh rakyat," tegas Rudy Susmanto.