Soroti Masa Depan Pekerja Informal, PKS Jawa Barat Gagas Program Prioritas Genjot Kesejahteraan Masyarakat

INILAHKORAN, Bandung - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat mengagas sejumlah program prioritas, guna menggenjot kesejahteraan masyarakat.

Khususnya kepada pekerja informal, baik di lingkungan kader PKS maupun masyarakat umum, agar mendapatkan akses pelatihan, advokasi secara baik untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Ketua DPW PKS Jabar Iwan Suryawan menuturkan, melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Bidang Ketenagakerjaan di Kota Bandung, Sabtu 29 November 2025, mampu menyamakan visi dan misi PKS, dari jenjang pusat hingga kabupaten/kota selama lima tahun ke depan.

“Raker ini memastikan arah kerja Bidang Ketenagakerjaan selaras, fokus dan terukur. Kita ingin memastikan kader PKS hadir membantu pekerja, mulai dari layanan advokasi, pelatihan, hingga membuka akses kesempatan kerja,” ujar Iwan.

Dalam Rakerwil ini juga, DPW PKS Jabar merumuskan peta jalan program 2025-2030, yang menempatkan pelayanan ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas utama. 

Antaranya, pembentukan Unit Pelayanan dan Advokasi (UPA) berbasis kebutuhan pekerja, kerja sama vokasi, pelatihan teknis, dan penempatan kerja juga pengembangan koperasi pekerja, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan Balai Latihan Kerja (BLK).

Pola ini akan terintegrasi dengan melibatkan pekerja informal, seperti jejaring pekerja migran, ojek daring, UMKM, dan serikat buruh sebagai bagian dari ekosistem pelayanan publik partai.

“Targetnya jelas. Kader pekerja bertambah, struktur pelayanan menguat, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran PKS di dunia kerja,” ucapnya.

Program prioritas ini lanjut Iwan, tidak hanya untuk internal PKS. Tetapi juga menjadi ruang kontribusi luas bagi masyarakat pekerja.

Untuk internal, diarahkan pada jalur kontribusi baru dalam advokasi pekerja, ekosistem kaderisasi profesi yang lebih sistematis dan basis pelayanan publik sebagai pintu masuk kaderisasi.

Sementara bagi masyarakat umum, program Bidang Tenagakerjaan ditujukan memberikan dampak langsung melalui akses pelatihan dan penempatan kerja, terutama bagi lulusan SMK. Advokasi ketenagakerjaan untuk mencegah ketidakadilan industrial, pengembangan koperasi pekerja dan dukungan usaha mikro, perlindungan bagi pekerja perempuan dan pekerja migran serta program ekonomi komunitas berbasis profesi dan lokalitas.

“Ketika pekerja merasakan manfaatnya, kedekatan dan kepercayaan masyarakat tumbuh secara alami. Di situlah hadir ruang kolaborasi antara PKS dan masyarakat,” harapnya.

Dia menegaskan, kehadiran Bidang Tenagakerjaan PKS ini adalah bagian dari upaya mewujudkan mereka sebagai partai yang melayani dan memberdayakan masyarakat.

“Kita ingin PKS hadir di titik-titik persoalan masyarakat, bukan hanya menjelang Pemilu, tetapi sebagai pendamping berkelanjutan. Melayani pekerja berarti menjaga masa depan ekonomi keluarga di Jawa Barat. Inilah ikhtiar kita,” katanya.

Harapannya, Bidang Ketenagakerjaan PKS Jabar dapat menjadi salah satu organ strategis partai, mengelola program advokasi, kaderisasi profesi, pengembangan koperasi, serta layanan ketenagakerjaan berbasis komunitas. Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi pekerja terbesar di Indonesia, sektor ini menjadi salah satu fokus pelayanan publik yang paling relevan. (Yuliantono)