PLTSa Jabar Baru Diteken, Dedi Mulyadi Sindir Lambannya Birokrasi

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sindir lambannya birokrasi sehingga PLTS baru bisa ditekan saat ini

PLTSa Jabar Baru Diteken, Dedi Mulyadi Sindir Lambannya Birokrasi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (kanan) menyindir lambannya birokrasi di Indonesia. Program PLTSa baru ditekan hanya butuh lima kali pertemuan dan satu kali telpon. Padahal sebelumnya sudah ratusan kali studi banding hingga rapat kerja. Foto istimewa

INILAHKORAN.ID - Kesepakatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Jawa Barat akhirnya diteken. Namun di balik seremoni tersebut, terselip kritik tajam terhadap lambannya birokrasi yang selama ini dinilai menghambat penyelesaian krisis sampah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026), melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya hingga Bogor.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurafiq serta para kepala daerah dari Kota Bandung, Depok, Cimahi, Bogor, hingga Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta.

Alih-alih sekadar merayakan kerja sama, Dedi justru menyinggung ironi panjangnya proses menuju proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang selama ini tak kunjung terealisasi.

"Jadi setelah bertahun-tahun kita ngurusin agar punya pembangkit listrik tenaga sampah, sampahnya diubah jadi energi listrik, ratusan kali rapat, ratusan kali studi banding, ratusan kali kunjungan ke luar negeri," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (7/4/2026).

Sebab, menurut Dedi, keputusan strategis justru lahir dalam waktu yang sangat singkat.

"Ternyata selesai dengan tiga kali pertemuan. Satu kali telepon, dua kali pertemuan," ucapnya.

Proyek PLTSa ini akan dimulai di TPA Sarimukti dan kawasan Kayu Manis, Kota Bogor, dua titik yang selama ini identik dengan persoalan sampah menahun.

Langkah ini diposisikan sebagai solusi konkret atas darurat sampah di Jawa Barat, sekaligus upaya menggeser paradigma pengelolaan limbah dari sekadar buang menjadi bernilai energi.

Meski demikian, publik masih menanti konsistensi implementasi di lapangan. Pasalnya, proyek serupa kerap tersendat di tahap realisasi meski sudah berkali-kali dirancang.

"Sekarang sudah ditekan. Nanti kita akan punya pembangkit listrik tenaga sampah dalam bahasa Pak Menteri, waste to energy," katanya.

Melalui proyek ini, pemerintah menjanjikan dua manfaat sekaligus, yakni pengurangan timbunan sampah dan produksi listrik bagi masyarakat. Namun, tantangan terbesar tetap pada eksekusi, apakah kali ini benar-benar berjalan atau kembali terjebak dalam siklus wacana.

"Kita selesaikan. Buanglah sampah di pembangkit listrik," tandasnya. 


Editor : Ahmad Sayuti