Pol PP Terus Data PKL yang Bakal Direlokasi

INILAH, Cimahi - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Cimahi masih melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Cimahi yang akan direlokasi. 

Kasatpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Totong Solehudin mengaku sudah mengantongi sebagian nama dan jumlah para PKL yang mangkal di Jalan Ria, Jalan Pabrik Aci, Jalan Pacinan, dan Pasar Atas yang jadi sasaran penertiban.

"Sekarang masih pendataan. Tidak bisa asal-asalan, karena berkaitan sama nasib seseorang," kata Totong saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya, rencana penertiban bisa dilakukan kapan pun. Namun, yang mesti diperhatikan yakni kesiapan sarana dan prasarana tempat relokasi para PKL. 

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, ada 199 PKL di kawasan Alun-alun yang disasar untuk relokasi. 

Rencananya, mereka akan direlokasi ke lantai 2 Pasar Atas Baru (PAB) Kota Cimahi. Namun jumlah kios yang tersedia hanya sekitar 103 kios.

"Memang dari dinas terkait menyerahkan ke kami soal nama-nama yang nanti akan menempati kios. Tapi kami inginnya semua PKL ini bisa masuk ke pasar, baik di PAB atau di pasar lain, jadi tidak ada yang balik lagi ke jalan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagkoperind Kota Cimahi, Teja Dahliawati, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,08 miliar untuk renovasi kios bagi PKL Alun-alun Cimahi. Namun untuk realisasinya, mesti melalui lelang yang jadwalnya dilakukan bulan depan.

"Sekarang masih fokus ke penyempurnaan bangunan fisik PAB dulu, karena ada beberapa detail yang belum beres. Paling cepat, mungkin tahun 2020 baru bisa renovasi kios di lantai 2 itu," katanya.

Jika relokasi PKL dipaksakan berjalan pada tahun 2019 ini, kemungkinan PKL yang sudah ditata dan ditertibkan akan kembali ke jalan karena merasa tidak nyaman.

"Takutnya begitu, karena kondisinya serba ala kadarnya, bisa saja mereka tidak nyaman dan milih balik ke jalan. Nanti program penataannya jadi percuma," tuturnya. (Ahmad Sayuti)