PPK Ditambah, KPU Optimistis Tidak Ada Sengketa Pemilu

INILAH, Bogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melantik 80 petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga menggenapi jumlah petugas dari 3 orang menjadi 5 orang per PPK.

Dengan pelantikan 80 petugas PPK tambahan ini, total petugas PPK di Bumi Tegar Beriman menjadi 200 orang. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM Herry Setiawan mengatakan, pihaknya optimistis tidak akan ada sengketa dalam Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Kita harus optimis dalam pilpres dan pileg tidak akan ada sengketa lagi, seperti pilkada karena jumlah petugas PPK sudah mencapai 200 orang untuk 40 kecamatan," kata Herry di Aula Kabupaten Bogor Jalan Raya Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Rabu (2/1/2019).

Herry meminta 200 PPK sudah terjun dalam tahapan pemilu 2019 yang sedang berjalan. Untuk Pilpres dan Pileg mendatang, jumlah TPS bertambah dari 14.902 menjadi 14.952 buah.

"Jumlah TPS pada Pilpres dan Pileg mendatang ada 14.952 yang tersebar di 436 desa atau kelurahan dan 40 kecamatan. Untuk menyukseskan pemilu, PPK dibantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 104.644 orang," jelas Herry.

Dia melanjutkan, hari ini 2 Januari 2019 bertepatan dengan batas akhir penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) setiap partai politik (parpol). Laporan ini paling lambat diterima hingga pukul 18.00 WIB.

"LPSDK ini terkait langsung dengan pemasangan dan penyebaran alat peraga kampanye (APK) dari para caleg jadi laporannya harus akurat dan rinci," lanjutnya.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni meminta para PPK maupun KPPS  memberikan informasi yang benar tentang tahapan Pilpres maupun Pileg kepada masyarakat, termasuk soal kotak suara kardus.

"Jelaskan kepada masyarakat bahwa kotak suara terbuat dari bahan duplex yang tahan air dan kuat, jadi bukan kardus mi instan seperti yang diasumsikan banyak orang," pinta Ummi.

Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor Ujang Supendi mewakili Bupati Bogor Ade Yasin meminta Pilpres dan Pileg berlangsung jujur dan adil.

"Penting mewujudkan penghitungan suara yang terbuka, jujur dan adil guna mencegah terjadinya sengketa Pilpres dan Pileg. Oleh karena itu saya meminta para petugas PPK, KPPS maupun lainnya untuk bersikap netral," pungkasnya.