Presiden Prabowo Diminta Kembalikan Kinerja KPK

INILAHKORAN, Cirebon - Pegiat anti korupsi di Kabupaten Cirebon berharap, pemerintahan Presiden Prabowo mengembalikan fungsi KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan, lebih besar perannya pada Komisi Pencegahan Korupsi saja. Hal itu karena, dugaan korupsi di Kabupaten Cirebon dipandang sudah sangat masif dan terstruktur.

Demikian dikatakan pegiat korupsi Cirebon, Ade Riyaman, Kamis 31 Oktober 2024. Ade menilai, KPK sebagai garda terdepan penegakan korupsi harusnya tidak usah lagi memberikan sosialisasi pencegahan korupsi di Kabupaten Cirebon. Buktinya, dugaan korupsi masih terus berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.

"Pada dasarnya masyarakat masih percaya KPK, tapi kenapa setiap tahun melakukan pencegahan di Pemkab Cirebon, padahal saya yakin KPK punya alat canggih, terkait dinas atau oknum pejabat siapa yang diduga melakukan korupsi. Tinggal ditindak saja, ko repot sih," ungkapnya.

Namun, Ade mengaku optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu karena, dalam setiap pidatonya, Presiden selalu menekankan bahwa tidak ada pandang bulu dalam persoalan hukum. Artinya, ada kemungkinan, kiprah dan kinerja KPK akan kembali ditakuti oleh oknum pejabat negara yang melakukan kesalahan.

"Kalau anggapan saya, di Pemkab Cirebon itu KPK dipandang sebelah mata. Buktinya, mau pencegahan berapa kalipun, dugaan korupsi tetap berjalan. Dan IRB nya juga masuk kategori terendah di Jabar," aku Ade.

Disisi lain, Ade mengaku miris, ketika diwilayah lain KPK berhasil memberangus terkait modus rekayasa pengadaan barang dan jasa. Namun di Kabupaten Cirebon, KPK dinilai tidak berdaya. Untuk itu wahar, ketika  dugaan mark up proyek dan lain lain, dianggap hal yang biasa.

"Disini itu modus rekayasa pengadaan barang dan jasa sudah biasa. Mark up sampai bisnis pembuatan dokumen kontrak oleh dinas PU juga sudah biasa. Padahal berdampak besar terhadap kerugian negara. Tapi mau bagaimana lagi," jelas Ade.

Ade menambahkan, justru institusi yang dipercaya publik saat ini adalah Kejaksaan Agung. Menurut survey indikator politik posisinya berada diangka
74,7 persen. Sementara KPK sendiri berada di angka  62,1 persen. Harusnya, KPK bisa mengalahkan posisi kejaksaan agung karena sejak awal KPK adalah garda terdepan pemberantasan korupsi.

"Saya yakin, pemerintahan Presiden Prabowo bisa mengembalikan citra KPK menjadi institusi yang sangat dipercaya publik. Caranya, tindak semua pejabat negara yang diduga sudah melakukan korupsi. Termasuk oknum-oknum pejabat nakal di Pemkab Cirebon. Buktinya, kondisi Kabupaten Cirebon banyak terpuruk dalam banyak hal. Masa kalah dengan Kabupaten sumedang," tukasnya. (maman suharman)