Presiden Prabowo Instruksikan Pelantikan Kepala Daerah Dipercepat: Demi Kepastian Politik dan Efisiensi Pemerintahan

INILAHKORAN,Bandung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 segera dilaksanakan.

Arahan ini diberikan untuk memastikan bahwa kepala daerah terpilih bisa segera bekerja, demi menciptakan kepastian politik dan stabilitas pemerintahan di daerah.

"Beliau (Presiden) memberi instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin, upayakan secepat mungkin supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk Efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera," ujar Tito dikutip dari ANTARA.

Menurut Tito, percepatan pelantikan ini akan memberikan berbagai dampak positif bagi pemerintahan daerah, antara lain:

1. Kepastian politik: Dengan dilantiknya kepala daerah definitif, dunia usaha di daerah dapat kembali bergerak optimal tanpa ketidakpastian politik.
2. Rekonsiliasi pasca-pilkada: Keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pilkada bisa segera diatasi setelah para pemimpin baru resmi menjabat.
3. Realisasi APBD lebih cepat: Kepala daerah yang sudah dilantik bisa segera bekerja dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa hambatan administratif.

Untuk mempercepat pelantikan secara keseluruhan, pemerintah memutuskan menyatukan pelantikan kepala daerah non-sengketa dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak MK dalam putusan dismissal.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempercepat pembacaan putusan dismissal menjadi 4 dan 5 Februari 2025.

Semula, 296 kepala daerah non-sengketa dijadwalkan dilantik pada 6 Februari 2025, namun pelantikan mereka kini diundur untuk menunggu hasil dismissal MK.

Setelah MK mengeluarkan putusan dismissal, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah dapat mengusulkan pelantikan kepala daerah berdasarkan ketetapan KPUD.

Terkait dengan tanggal pasti pelantikan, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum dan administratif dapat diselesaikan secepat mungkin.

Selain itu, Tito juga telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA) terkait skema pelantikan kepala daerah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

"Sehingga KPU bisa untuk mengeluarkan penetapan [kepala daerah terpilih] berdasarkan penetapan MK tentang dismissal," pungkas Tito.***