Produksi Susu Terancam, DPRD Jabar Soroti Pakan hingga Larangan Potong Sapi Betina

INILAHKORAN.ID - Komisi II DPRD Jabar mengingatkan, upaya meningkatkan produksi dan kualitas susu tidak cukup hanya mengandalkan teknologi pengolahan. 

Fondasi utamanya berada pada kualitas pakan, kesehatan ternak, serta keberlangsungan populasi sapi perah yang menjadi tulang punggung industri susu daerah.

Saat peninjauan UPTD Balai Pengembangan Ternak sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak (BPTSP dan HPT) Cikole di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/6/2026), Ketua Komisi II DPRD Jabar Lina Ruslinawati menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor peternakan sapi perah, mulai dari kualitas pakan, kesehatan hewan, proses sterilisasi susu, hingga pengembangan produk olahan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi peternak.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong penguatan sektor peternakan, melalui dukungan regulasi dan penganggaran agar pengembangan sapi perah di Jabar tidak kehilangan momentum.

"UPTD BPTSP dan HPT Cikole dapat terus menjadi pusat pengembangan sapi perah unggulan serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk susu asal Jawa Barat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah," ujar Lina.

Menurutnya, keberadaan balai pengembangan ternak memiliki posisi strategis dalam mencetak bibit unggul sekaligus menjaga standar kualitas susu yang dihasilkan peternak Jawa Barat.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Jabar Dadan Surya Negara menilai, ketersediaan hijauan pakan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan jika Jawa Barat ingin meningkatkan produktivitas sapi perah secara berkelanjutan.

Dia melihat, kawasan hutan produksi memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pakan alami yang selama ini menjadi salah satu faktor penentu kualitas ternak.

"Kualitas sapi perah itu sendiri tergantung pakan dan suplememen konsentrat yang diberikan. Apalagi akan lebih bagus jika diberi pakan alami secara berkelanjutan," ucapnya.

Sisi lain, Komisi II juga memberi perhatian serius terhadap keberlangsungan populasi sapi perah betina. Anggota Komisi II DPRD Jabar Budiwanto menegaskan, sapi perah betina tidak boleh dialihkan menjadi sapi potong karena dapat mengancam pasokan susu di masa depan.

Menurutnya, kebutuhan susu masyarakat yang terus meningkat harus diimbangi dengan upaya menjaga dan mengembangkan populasi sapi perah secara konsisten.

“sapi perah harus dijaga dan dikembangkan dengan baik. Kami juga menegaskan bahwa sapi perah betina tidak boleh dialihkan fungsinya menjadi sapi potong, karena keberadaannya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi susu,” katanya.

Dia mengakui, kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak langsung terhadap operasional UPTD BPTSP dan HPT Cikole. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan maupun produktivitas peternakan.

Untuk itu, dia meminta pengelola balai tetap memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk menjaga kesehatan ternak, memperkuat program pembibitan, dan mengembangkan teknologi peternakan yang mampu mendongkrak produksi susu.

"Efisiensi anggaran ini sangat berpengaruh ke UPTD, tetapi tetap harus mempertahankan dan mampu meningkatkan produktivitas sapi perah," ujarnya.