Proyek Trusmiland Tuai Polemik, DPRD Kabupaten Cirebon Singgung Risiko Banjir

Perumahan Trusmiland di kaki bukit Plangon menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, hasil kajian lingkungan menyebutkan potensi risiko banjir.

Proyek Trusmiland Tuai Polemik, DPRD Kabupaten Cirebon Singgung Risiko Banjir
Perumahan Trusmiland di kaki bukit plangon tetap dibangun. Padahal kajian DLH menyebutkan ada risiko banjir yang bakal dihadapi. (maman suharman)

INILAHKORAN.ID - Perumahan Trusmiland di kaki bukit Plangon menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, hasil kajian lingkungan menyebutkan potensi risiko banjir.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana mempertanyakan dasar kajian kebencanaan yang dimiliki pihak pengembang Trusmiland. Dia menyebutkan, berdasarkan evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, pembangunan di kawasan tersebut berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah.

“Dari hasil kajian DLH sudah jelas, jika perumahan Trusmiland dibangun di kaki bukit berpotensi menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Kabupaten Cirebon,” ujar Anton, Kamis 26 Maret 2026.

Anton juga menyoroti langkah pengembang yang tetap melanjutkan pembangunan, padahal proses evaluasi lingkungan sudah final. Menurutnya, seharusnya pihak pengembang menunggu rapat lanjutan untuk memutuskan hasil kajian sebelum melangkah lebih jauh.

“Dalam rapat sebelumnya belum ada keputusan final. Harusnya menunggu undangan lanjutan, bukan malah langsung membangun,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berencana memanggil manajemen Trusmiland pada pekan depan. Pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan terkait dasar pembangunan serta langkah mitigasi yang disiapkan.

Dia mengaku, DPRD Kabupaten Cirebon tidak mempermasalahkan pembangunan jika disertai solusi konkret terhadap potensi bencana. Namun, Anton mengaku pesimis pihak pengembang memiliki kajian tandingan yang mampu menjawab kekhawatiran tersebut.

“Kalau kajian dari dinas teknis saja sudah menyebutkan potensi banjir, lalu solusi apa yang dimiliki pengembang. Ini yang akan kami pertanyakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, aspek kajian kebencanaan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan, terutama yang berada di kawasan rawan seperti kaki bukit. Hal ini untuk mencegah dampak buruk bagi masyarakat di kemudian hari.


Editor : Doni Ramdhani