Puncak Terus Dihantui Macet, Anggota DPR RI Ini Merasa Negara Tak Hadir
Anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi merasa negara tidak hadir atas macetnya lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak, Kabupaten B
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Puncak-Anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi merasa negara tidak hadir atas macetnya lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Padahal, kata Mulyadi. Jalan Raya Puncak berada di tengah-tengah, di antara Istana Presiden di Kota Bogor dengan Istana Presiden yang ada di Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Mulyadi yang kerap dijuluki dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Puncak oleh koleganya tak putus semangat memperjuangkan penguraian kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak dan juga pemerataan kemajuan ekonomi masyarakat di wilayah Bogor Timur seperti di Kecamatan Sukamakmur yang berada di balik punggung Kawasan Puncak.
"Jalan Raya Puncak atau Kawasan Puncak
tidak jauh dari Istana Presiden di Kota Bogor dan Istana Presiden di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Namun negara atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) tidak hadir dalam penguraian kemacetan di Kawasan Puncak," tegas Mulyadi kepada wartawan, Kamis, (03/03/2022).
Mulyadi menambahkan harusnya KemenPU-PR menggelontorkan anggarannya untuk membangun insfrastruktur yang layak di Kabupaten Bogor, karena bagaimanapun Kabupaten Bogor bertetangga langsung dengan ibu kota negara Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta.
"Setiap liburan atau akhir pekan, wisatawan selalu membanjiri Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bahkan saat pandemi Covid-19 seperti pekan kemarin, dimana Kawasan Puncak dibanjiri kendaraan lalu lintas sebanyak 80 ribu unit," tambah Mulyadi.
Politisi Partai Gerindra ini menuturkan bahwa negara seperti gagap bahkan tidak hadir untuk mengatasi penderitaan jutaan anak bangsa yang hidup di wilayah tersebut, dan juga terhadap wisatawan nusantara yang ingin menikmati liburan murah.
"Kemacetan puncak bukan saja jadi penderitaan masyarakat di Kawasan Puncak seperti Ciawi, Megamendung dan Cisarua, tetapi juga bagi wisatawan hingga banyak kendaraan mereka yang mogok atau mengalami kerusakan hingga disebut liburan horor karena jarak tempuh Puncak-Jakarta mencapai 17 jam hingga menyiksa psikologis wisatawan dab bahkan ada warga yang sampai melahirkan di Mobil karena terjebak macet," tuturnya.
Mulyadi menjelaskan sebagai anggota Komisi V DPR RI dapil Kabupaten Bogor yang bermitra dengan KemenPU-PR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dirinya sudah berulang kali saya sampaikan di ruang rapat komisi V DPR RI, baik dengan cara lembut hingga marah.
"Saya sudah berjuang, bamun tetap saja hingga kini tidak ada solusi konkret, jawaban KemenPU-PR maupun Kemenhub hanya retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran. Saya di Dapil Kabupaten Bogor seperti badut yang hanya menjadi penghibur sesaat, setelah itu tidak juga ada solusi atas kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak dan kantung-kantung kemiskinan di Kecamatan Sukamakmur dan sekitarnya," jelas Mulyadi.
Ia tetap mengharapkan bakal ada solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, terutama yang akan dilakukan oleh KemenPU-PR dan Kemenhub.
"Saya tetap mengharapkan agar poyek pembangunan Jalan Puncak II atau poros tengah timur (PTT) dilaksanakan sebagai jalur alternatif menuju Cipanas, Kabupaten Cianjur. Lalu untuk jangka menengah dan pendek, KemenPU-PR bisa merevitalisasi jalur selatan dan utara serta solusi jangka pendek yaitu membangun bundaran atau flyover atau under pass di simpul kemacetan dan pelebaran sepanjang Jalan Raya Puncak, termasuk membuat jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah Jalan Tol Bocimi. Jika harapan ini tidak juga di realisasikan, seperti yang pernah saya sampaikan di rapat Komisi V dengan Menteri dan Wamen PU-PR , maka kedepan saya hanya akan beraudiensi dengan Tuhan," harapnya. (Reza Zurifwan)***
Editor : inilahkoran
