Punya Segudang Masalah, Para Tokoh KBB Sepakat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2024-2029 Harus Putra Daerah 

INILAHKORAN, Ngamprah - Sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai elemen di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah sepakat untuk mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2024-2029 yang merupakan putra asli daerah Bandung Barat.

Hal itu terungkap dalam Musyawarah Rakyat Bandung Raya atau Musra yang mengusung tema 'Bade Kumaha Bandung Barat di Pilkada 2024?' yang dihelat di Bale Pare Kota Baru Parahyangan (KBP), Padalarang, Bandung Barat.

Perwakilan tokoh masyarakat Bandung Barat yang hadir, Kustiwa Kartawiria menjelaskan, alasan Bandung Barat harus dipimpin putera daerah agar nantinya paham tentang kondisi Bandung Barat dengan segudang permasalahannya.

"Selain itu, putera daerah bakal lebih memahami dan mempunyai rasa tanggungjawab sehingga dia akan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di KBB," jelas Kustiwa.

Sebaliknya, lanjut Kustiwa, apabila calon kepala daerah mendatangkan calon dari daerah lain, dia tidak akan memahami tentang karakteristik dan permasalahan Bandung Barat .

"Gak menjamin, apalagi hanya sekedar ingin menjadi pemimpin daerah tidak jelas visi misinya dan tidak paham Bandung Barat," katanya.

"Tidak menjamin KBB akan terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada saat ini," sambungnya.

Bahkan, apabila KBB menghadapi segudang permasalahan, kondisinya bisa lebih jauh daripada apa yang menjadi tujuan pemekaran.

"Ini permasalahan saya tidak berbicara teknis dan data kalau ngomong dari hasil statistik dan sebagainya itu hanya kamuflase dari hitungan angka, tetapi dari esensi daripada permasalahan ini contoh dari konteks IPM dan sebagainya," ujarnya.

Tak hanya itu, persoalan lain yang dihadapi Pemda Bandung Barat adalah tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak baik.

"Intinya mereka harus punya kesadaran dan kepatutan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan," jelasnya.

Kustiwa menyebut, Bandung Barat harus mempunyai pemimpin yang berkomitmen dan punya keberanian, serta ketegasan untuk membenahi persoalan.

"Mereka paham lagi dan menyadari bahwa kekuasaan itu bagian dari amanat publik artinya amat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.

Contohnya, terang Kustiwa, kasus yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan 
efektivitas dan sistem penggunaan anggaran pun jadi kacau.

"Awalnya KBB belum pernah gagal bayar. Sekarang menjadi gagal bayar, ini juga disebabkan oleh konspirasi antara eksekutif dan legislatif," terangnya.

Kustiwa menilai, apabila kondisi tersebut dibiarkan dan tidak ada kesadaran dari masyarakat tentang prioritas Putra Daerah ini, maka persoalannya tidak akan pernah selesai. 

"Makannya kita sepakat komponen-komponen masyarakat di sini mengadakan musyawarah dan di rekomendasikan kepada seluruh partai mengusung putera daerah)," ungkapnya.

Pihaknya berharap, masyarakat Bandung Barat tidak hanya melihat bacalon kepala daerah hanya dari elektabilitas dan popularitasnya saja, melainkan diukur juga dari sejauhmana dia bisa memberikan solusi terhadap segudang persoalan yang ada di KBB.

"Kita tidak tendensius siapa yang harus jadi, tetapi harus betul-betul kita pahami bahwa Putra Daerah yang paham dan sadar pada saat sekarang," katanya.*** (agus satia negara)