Ratusan Mahasiswa PMII Kritisi Kinerja Pemerintah Pusat dan Pemkab Bogor

INILAHKORAN, Bogor- Ratusan pengurus dan anggota pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pemkab Bogor.

Mereka dalam penuturannya mengutuk kinerja baik itu pemerintah pusat maupun Pemkab Bogor.

Gara-garanya, kenaikan harga BBM jenis pertamax dari harga Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter hingga ketiadaan peran Pemkab Bogor dalam menstabilkan harga pangan.

Baca Juga: Kekurangan Stok, PMI Ajak Warga Kota Bandung Donor Darah

"Kenaikan harga BBM jenis pertamax, kenaikan PPN, adanya PPN untuk sembako, biaya pendidikan dan kesehatan serta rencana mencabut subsidi 15,2 juta pelanggan PLN sangat kontra produktif dengan rencana pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," kata Ketua PC PMII Kabupaten Bogor Miptahudin kepada wartawan, Rabu, (13/04/2022).

Ia menerangkan kenaikan harga-harga diatas, menimbulkan effect price inflation atau membawa dampak kenaikan harga-harga komoditi lainnya, terutama sembako yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Kenaikan tarif PPN itu tidak adil bagi rakyat, pasalnya pajak perusahaan diturunkan ke angka 22 persen dari angka 25 persen, sedangkan konsumsi masyarakat dinaikkan sebesar 11 persen. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan pengusaha dan tidak memenuhi unsur keadilan," terangnya.

Baca Juga: Sinopsis Interstellar: Sekelompok Astronot Mencari Planet Baru untuk Dihuni Manusia

Para aktivis PMII Kabupaten Bogor ini juga menyorotI keberadaan mafia minyak goreng yang tidak berhasil ditindak atau diberantas hingga membuat kelangkaan ketersediaan minyak goreng.

"Selaik itu, kebijakan penyaluran minyak goreng melalui program bantuan pangan non tunai, kami anggap tidak membantu sama sekali. Karena masalah utamanya ialah aksi para mafia minyak goreng yang tidak terkontr oleh pemerintah," tutur Miptahudin.

Ia pun meminta Pemkab Bogor turut berupaya menstabilkan harga pangan, demi kepentingan produsen pangan dan juga masyarakat hingga kemampuan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat membaik.

Baca Juga: Simak Nih Bund! Syarat Mudik Lebaran Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 6 Tahun

"Bupati dan jajaran dinasnya harus berupaya menstabilkan harga pangan, yang merupakan kepentingan kita bersama. Kalau dinasnya tidak mampu, kami harapkan bisa dievaluasi," pintanya.***(Reza Zurifwan)