Resmi, Kota Bogor Buka Pendaftaran Lelang Jabatan Posisi Pejabat Tinggi Ini
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi membuka seleksi terbuka atau open bidding untuk dua posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau kepala dinas yang saat ini kosong pada Rabu (8/2/2023).
INILAHKORAN, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi membuka seleksi terbuka atau open bidding untuk dua posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau kepala dinas yang saat ini kosong pada Rabu (8/2/2023).
Diketahui dua jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkot Bogor yang akan dilelang yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus).
"Besok akan dibuka untuk Dinas PUPR dan Diarpus. Pendaftarannya dibuka seluruh Indonesia, siapapun bisa buka," ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya kepada wartawan didepan Hotel Sahira Ahmad Yani pada Selasa (7/2/2023) siang.
Bima menuturkan, kepada para ASN Pemkot Bogor yang sudah masuk persyaratan secara jabatan, agar mendaftar untuk memanfaatkan peluang mengikuti lelang jabatan yang terbuka secara nasional tersebut.
"Semua saya dorong untuk mendaftar, silakan. Terutama eslon IIIA karena ini open bidding, berarti yang bawah bisa naik. Silakan aja daftar disitu (lelang jabatan), semua memiliki kesempatan yang sama. Mau dadi Kota Bogor ataupun dari luar Kota Bogor," tutur Wali Kota Bogor dua priode ini.
Bima membeberkan, kriteria yang layak menempati DPUPR adalah sosok yang bisa memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di Kota Bogor semuanya memiliki kualitas yang baik. Kemudian, pengerjaan yang dilakukan tepat waktu, semua kegiatan dapat terserap maksimal, dan memastikan tidak ada yang melakukan intervensi terhadap kegiatan-kegiatan di Pemkot Bogor.
"Semuanya prinsipnya harus transparan, dan sesuai dengan sistem. Pekerjaan atau pembangunan fisik Kota Bogor harus memiliki kualitas yang baik," bebernya.
Bima berjanji, akan lebih selektif dalam proses open bidding yang dilakukan kali ini, mengingat ada banyak program prioritas yang harus berjalan pada tahun anggaran 2023.
"Ada 11 tadi program-program prioritas, pedestrianisasi, pembangunan jalan, (Pembangunan Jembatan) Otista, RSUD, dan sebagainya. Itu harus kami kawal," pungkas Bima.*** (Rizki Mauludi)
