Revitalisasi BUMD PT PPE Jadi Ujian Perdana Kinerja Bupati Bogor
Sekretaris Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai, revitalisasi dan optimalisasi BUMD PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT PPE) jadi ujian perdana bagi kinerja Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai, revitalisasi dan optimalisasi BUMD PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT PPE) jadi ujian perdana bagi kinerja Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto.
Terlebih masalah tambang ini tengah disoroti oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
Bagaimana PT PPE yang didirikan sejak 2012 silam ini kata dia, harus mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.
Bukan seperti sekarang, mengalami krisis keuangan dan kepailitan, serta menjadi salah satu sorotan utama dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kini di bawah kepemimpinan baru, PT PPE akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemampuan dan efektivitas kinerja Rudy Susmanto sebagai Bupati Bogor.
Keberhasilan Bupati Bogor Rudy Rusmanto dalam menindaklanjuti temuan audit BPK dan membenahi PT PPE, akan menjadi indikator utama apakah kepemimpinannya benar-benar efektif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan akuntabel.
"PT PPE bukan sekadar perusahaan daerah, ini adalah cerminan bagaimana seorang kepala daerah mampu menjalankan mandatnya dalam mengelola aset publik. Jika mampu memperbaiki PT PPE, maka itu akan menjadi bukti nyata bahwa Bupati Bogor memiliki kapabilitas manajerial yang kuat dalam menangani masalah BUMD," ujar Iskandar di Kota Bandung, Jumat 31 Januari 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp10 miliar, yang berkaitan dengan operasional PT PPE.
Selain itu, audit juga mengungkap pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan penyimpangan tata kelola perusahaan, sehingga membuat Pemkab Bogor mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Namun hingga saat ini, rekomendasi BPK belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab utama Bupati Bogor yang baru untuk memastikan bahwa semua temuan audit benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.
Untuk menjadikan PT PPE sebagai bukti keberhasilan kepemimpinan barunya, Bupati Bogor harus segera menuntaskan masalah yang ditemukan dalam audit BPK.
"Berikut langkah strategis yang bisa diambil, yaitu menyelesaikan masalah hukum dan kepailitan dengan mengajukan homologasi atau akta perdamaian terhadap kreditur agar putusan pailit dapat dianulir. Menempuh jalur restrukturisasi utang, sehingga PT PPE bisa kembali beroperasi secara sehat," ucapnya.
Menyelaraskan tata kelola BUMD, dengan rekomendasi audit BPK melalui pembenahan sistem akuntansi dan transparansi keuangan harus dilakukan agar lebih akuntabel.
"Serta melakukan evaluasi kinerja manajemen untuk memastikan adanya kepemimpinan yang lebih profesional adalah hal utama," imbuhnya.
Momentum hadirnya komitmen Dedi Mulyadi (KDM) dalam menutup tambang ilegal lanjut Iskandar, harus dimanfaatkan maksimal oleh PT PPE. Menurutnya, BUMD tersebut harus garda terdepan dalam menyediakan sumber daya tambang yang legal dan berizin, sekaligus mendukung visi besar Pemprov Jabar.
"Berkomunikasi dengan DPRD untuk mendapatkan dukungan dalam restrukturisasi PT PPE. Menggandeng investor baru untuk menambah modal dan memperkuat struktur bisnis perusahaan. Jika PT PPE berhasil dipulihkan, ini bukti kinerja nyata Bupati Bogor," kata dia.
Sebab, keberhasilan menyelamatkan PT PPE bukan hanya akan menghidupkan kembali BUMD yang hampir mati, tetapi juga akan menunjukkan kepada publik bahwa Bupati Bogor benar-benar memiliki komitmen terhadap transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah.
Menurut Iskandar, PT PPE akan menjadi cerminan utama bagi publik dalam menilai apakah kepemimpinan baru di Kabupaten Bogor benar-benar memiliki visi dan kompetensi yang jelas dalam mengelola aset daerah.
"Jika PT PPE berhasil diselamatkan dan kembali menghasilkan keuntungan bagi daerah, maka ini akan menjadi pencapaian besar yang akan mengangkat citra Bupati Bogor di mata publik. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa temuan audit BPK bisa benar-benar ditindaklanjuti dengan baik," tegasnya.
Selain itu, langkah ini juga akan memperkuat posisi Kabupaten Bogor dalam mendukung program Dedi Mulyadi, yang berkomitmen menutup tambang ilegal dan menggantinya dengan tata kelola pertambangan yang lebih legal dan profesional. ***
Editor : JakaPermana
