RSHS Pindah ke Jatinangor, DPRD: Itu Tak Mudah

INILAH, Bandung- Pemerintah berencana memindahkan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung ke Jatinangor Kabupaten Sumedang. DPRD Jabar merespons. Apa?

Rencana pemindahan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berkunjung ke kawasan Jatinangor, Minggu (31/6) kemarin.

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menilai untuk merealisasikan pemindahan RSHS yang notabene salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perusahaan jawatan tersebut tidak mudah.

"It's not easy (itu tidak mudah)," ujar Hadi, Senin (1/7).

Hadi mengaku, pihaknya belum mendengar apapun terkait wacana yang digaungkan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, pihaknya menunggu informasi secara resmi mengenai upaya pemindahan RSHS ke Jatinangor. 

"Kita belum dengar apapun soal rencana itu. Sekarang ini belum disampaikan secara langsung pada dewan atau dalam forum," katanya.

Kendati demikian, Hadi menilai, ada beberapa hal yang mesti ditempuh mengingat RSHS bukan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov). Terlebih, pemindahan tersebut akan menyedot anggaran besar. 

"Dan lagi masyarakatnya mau atau nggak? Termasuk perawatnya dan prosesnya akan lama sekali," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya telah bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat (Kadinkes) Berli Hamdani Gelung Sakti pada pekan lalu. Salah satu agandanya yaitu membahas soal kekosongan Direktur Utama (Dirut) enam Rumah Sakit di Jabar. 

Hadi mengatakan, dari enam Rumah Sakit tersebut ada satu yang menjadi perhatian khusus. Yaitu RS Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Sementara lima RS lainnya, yaitu  RS Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat, RS Paru Sidareja Kabupaten Cirebon, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut, dan RS Kesehatan Kerja Rancaekek Kabupaten Bandung Hadi katakan sudah menemukan calon dirut definitif dan tinggal diumumkan.

"Sesungguhnya dari enam RS tinggal satu yang belum selesai dan ini ada di Pak Gubenur, yaitu Al Ihsan ini menjadi perhatian khush," katanya.

Pihaknya berharap penetapan dirut definitif tersebut dapat diumumkan dengan segera. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar secepatnya menentukan Dirut pada 6 RS.

"Sekarang bulan Juli, mudah-mudahan secepatnya diumumkan oleh Gubenur," katanya.

Disinggung mengenai prediksi penyerapan anggaran, mengingat pada 2018 lalu Dinkes Jawa Barat cukup rendah. Hadi optimis, pada kepemimpinan Berli pada tahun ini mampu lebih baik dari sebelumnya. 

"Karena kan hambatan tahun lalu itu adalah belum adanya Kadinkes definitif. Dan Pak Berli ini berasal dari Kabupaten (Kadinkes Kubu Raya, Kalimantan Barat) Jadi dia tahu seluk beluk Kabupaten dan provinsi," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)