Sarimukti Dalam Krisis: Ketika Kebijakan Sampah Buta Data

INILAHKORAN.ID  - Bayangkan sebuah kota metropolitan dengan lebih dari 2,5 juta jiwa membuang sampah ke satu titik yang sama setiap hari, tanpa henti, selama hampir dua dekade. Itulah realita Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. 

Data mengejutkan mencuat: per tahun 2023, TPA Sarimukti menerima lebih dari 2.000 ton sampah per hari dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Bandung sementara kapasitas desain awalnya hanya separuhnya. 

Yang lebih mengguncang: kebakaran besar yang melanda TPA ini pada September 2023 bukan sekadar insiden teknis, melainkan sinyal kegagalan sistemik kebijakan publik yang telah berlangsung tanpa koreksi. 

Pertanyaannya bukan lagi apakah Sarimukti akan kolaps, pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah terus membuat kebijakan pengelolaan sampah tanpa membangun infrastruktur data yang memadai? Pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya tidak akan keluar dari jebakan krisis selama pengambilan kebijakan masih bersandar pada intuisi administratif, bukan pada analisis Big Data yang sistematis dan berbasis bukti.

Krisis Sarimukti adalah potret klasik dari apa yang oleh Hogwood dan Gunn (1984) disebut sebagai "policy failure" kegagalan yang bersumber bukan dari ketiadaan kebijakan, melainkan dari kebijakan yang dirancang di atas fondasi informasi yang rapuh. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 658/Kep.579-DLH/2023 tentang pengelolaan sampah, namun implementasinya masih terjebak dalam paradigma lama: reaktif, sektoral, dan minim integrasi data lintas aktor. 

Kebijakan dibuat setelah darurat terjadi, bukan sebagai antisipasi terhadap tren yang sesungguhnya sudah terbaca jika saja ada sistem pemantauan berbasis data yang dibangun secara serius.

Di sinilah relevansi konsep Big Data menjadi sangat krusial. Dalam kerangka yang dikembangkan oleh Laney (2001) dan diperluas oleh para akademisi kebijakan publik kontemporer, Big Data dicirikan oleh tiga karakteristik utama, yakni Volume, Velocity, dan Variety. Dalam konteks pengelolaan sampah, ketiga karakteristik ini memiliki terjemahan kebijakan yang sangat konkret. 

Volume mengacu pada besarnya timbulan sampah yang dihasilkan jutaan warga setiap hari, data yang sesungguhnya tersebar di ribuan armada truk, timbangan TPS, dan laporan kelurahan. Velocity mencerminkan kecepatan produksi data real-time tentang kondisi TPA, volume masuk, dan kapasitas tersisa. Adapun Variety menggambarkan keragaman sumber data dari sensor IoT di truk sampah, laporan warga melalui aplikasi, data cuaca (yang sangat relevan untuk risiko kebakaran), hingga citra satelit untuk pemantauan zona pembuangan. 

Pertanyaannya, mengapa Indonesia mampu melacak pergerakan satu paket e-commerce secara real-time, tetapi tidak mampu memantau ke mana perginya 2.000 ton sampah setiap hari?
Ilustrasi sederhana berikut memperjelas argumen ini. Kota Seoul, Korea Selatan, telah mengintegrasikan sistem sensor IoT ke seluruh armada pengangkut sampahnya sejak 2015. 

Hasilnya, efisiensi rute meningkat 30%, dan kejadian pembuangan ilegal turun drastis karena setiap kendaraan dapat dimonitor secara real-time. Bandung Raya, dengan populasi yang setara Seoul, masih mengandalkan sistem manual yang rentan manipulasi dan sulit diaudit. 

Ketika Sarimukti terbakar pada 2023, butuh waktu berhari-hari hanya untuk memverifikasi berapa ton sampah yang terdampak sebuah data yang seharusnya tersedia dalam hitungan detik jika infrastruktur Big Data dibangun dengan benar. Kegagalan ini bukan kegagalan teknis; ini adalah kegagalan visi kebijakan publik.

Weimer dan Vining (2017) mengingatkan bahwa kualitas analisis kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan untuk mendefinisikan masalah. Selama kebijakan pengelolaan sampah di Jawa Barat tidak didukung oleh platform data terintegrasi yang mampu menangkap volume, kecepatan, dan keragaman data timbulan sampah secara komprehensif, maka setiap kebijakan sehebat apa pun teksnya akan terus berjalan buta. 

Evaluasi kebijakan pun menjadi formalitas belaka, karena indikator yang diukur tidak mencerminkan realita lapangan yang sesungguhnya. Bahkan konsep Evidence-Based Policy Making yang kini gencar dipromosikan di berbagai forum pemerintahan akan tetap menjadi jargon kosong jika "evidence" yang dimaksud hanya berupa laporan periodik yang dikumpulkan secara manual, bukan analisis prediktif berbasis data masif yang diolah secara algoritmik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera membangun Waste Management Data Ecosystem yaitu sebuah platform terintegrasi yang menghubungkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, operator TPA, pemerintah kota/kabupaten, dan masyarakat dalam satu dashboard kebijakan berbasis Big Data Analytics. 

Dalam jangka pendek, pemasangan sensor kapasitas real-time di Sarimukti dan TPS-TPS utama adalah langkah minimal yang tidak dapat ditunda. Dalam jangka menengah, integrasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Government Data Platform harus menjadi mandat kebijakan, bukan sekadar program proyek. Referensi akademik dan praktik terbaik global sudah cukup tersedia yang kurang adalah keberanian politik untuk mengakui bahwa krisis Sarimukti adalah krisis governance berbasis data, bukan sekadar krisis infrastruktur fisik.

Alhasil Sarimukti bukan sekadar tempat pembuangan akhir sampah ia adalah cermin dari kualitas kebijakan publik kita. Selama pendekatan pengelolaan sampah di Bandung Raya tidak berevolusi dari paradigma reaktif-manual menuju paradigma proaktif berbasis Big Data, maka krisis serupa bahkan lebih besar hanya soal waktu. 

Pemerintah yang serius bukan hanya pemerintah yang mengeluarkan regulasi, tetapi pemerintah yang membangun kapasitas untuk membaca data, menganalisis tren, dan membuat keputusan sebelum bencana terjadi. Itulah esensi dari kebijakan publik yang cerdas yang selama ini absen dari tata kelola sampah kita.

OPINI KEBIJAKAN PUBLIK

Sarimukti Dalam Krisis: Ketika Kebijakan sampah Buta Data

Oleh: Unjang Asari (Mahasiswa Magister Kebijakan Publik FISIP UNPAD)